Anggota Komisi V DPRD Jabar Weni Dwi Aprianti, S.Ab., meminta pemerintah untuk mengakomodir masyarakat tidak mampu agar dapat diberikan akses dalam seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jabar 2023.
Menurutnya, saat ini terdapat beberapa jalur yang bisa diikuti oleh setiap pendaftar dan panitia pelaksana PPDB harus bisa menyeleksi lebih ketat sesuai aturan.
“Dari sekian banyaknya jalur seleksi PPDB Jabar 2023 yang tersedia, salah satunya yaitu jalur Afirmasi KETM. Afirmasi merupakan jalur seleksi yang diperuntukan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu (KETM),” ujar Weni, saat dikonfirmasi, Jumat, 26 Mei 2023.
Weni mengatakan, persoalan KETM pada tahun-tahun sebelumnya masih ada masyarakat yang belum memahami atau memanfaatkan jalur KETM, sehingga sekolah yang belum maksimal memenuhi kuota jalur KETM.
“Sebelumnya, masih banyak masyarakat yang belum memanfaatkan jalur afirmasi KETM, sehingga masih ada sekolah yang belum bisa memaksimalkan kuota KETM, hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi serta ketidaklengkapan persyaratan yang harus ditempuh para pendaftar,” imbuh, legislator PDI Perjuangan asal Dapil IV Kabupaten Cianjur ini.
Weni mengatakan, bagi para pendaftar yang berasal dari Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM), wajib memiliki dokumen khusus untuk dilampirkan.
“Untuk pendaftar tentu harus mempersiapkan dokumen itu nanti digunakan sebagai bukti bahwa calon siswa/siswi termasuk kedalam kategori KETM,” katanya.
Hal penting lainnya menurut Weni adalah bagaimana mengakomodir para pendaftar yang berstatus sebagai peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK) seperti penyandang disabilitas dan anak cerdas istimewa/bakat istimewa juga bisa mendaftar.
“Pemerintah provinsi saat ini memang meningkatkan versi atau fitur-fitur dalam website PPDB juga bisa diakses melalui aplikasi Sapawarga sebagai upaya meningkatkan value dalam kemudahan, keterbukaan, akuntabilitas, simplifikasi, akurasi, dan akses layanan aduan pada PPDB 2023, mari kita kawal bersama agar masyarakat bisa mendapatkan akses berkeadilan dalam memperoleh hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak,” tukasnya.
Sumber: Hasanah.id
