BANDUNG,- DPD PDI Perjuangan Jawa Barat menggelar rapat koordinasi dan konsolidasi dengan jajajaran DPC 27 kota/kabupaten se- Jawa Barat dan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jabar di Hotel Horison Jalan Pelajar Pejuang 45 Bandung, Minggu (13/7).
Rapat ini bertujuan untuk mengonsolidasikan dan mengimplementasikan program partai dari pusat, serta membahas program kerakyatan yang akan dijalankan oleh DPC PDI Perjuangan se-Jawa Barat.
“Kami berharap rapat konsolidasi ini dapat memperkuat sinergitas dan solidaritas antar kader, serta menyatukan langkah dalam menjalankan program partai, termasuk kegiatan gotong royong di masyarakat,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari di sela kegiatan.
Ineu berharap hasil dari rapat koordinasi ini dapat diwujudkan dalam kerja-kerja politik kerakyatan serta program-program partai, baik di tingkat Provinsi Jawa Barat maupun di setiap DPC kota/kabupaten.
“Kami berharap apa yang dirapatkan hari ini, dapat terwujud dengan kerja-kerja politik kerakyatan. Lalu, program-program partai di tingkat Jawa Barat dapat disinergitaskan, dikoordinasikan untuk kepentingan masyarakat di wilayahnya masing-masing,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ineu juga menyampaikan pesan khusus kepada seluruh elemen partai.
Ia menegaskan pentingnya kerja keras dan kedekatan dengan rakyat, sesuai dengan arahan Ketua Umum PDI Perjuangan.
“Teman-teman DPC, DPD, dan Fraksi harus bekerja dan harus tetap dengan rakyat sesuai pesan Ibu Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Mendampingi dan ikut memberikan solusi terhadap permasalahan rakyat,” bebernya
Ineu menekankan bahwa DPRD merupakan kepanjangan tangan partai yang harus mampu memahami dan merealisasikan apa yang diharapkan oleh masyarakat.
Menurut Ineu, koordinasi antara DPC dan DPRD dapat memperkuat soliditas internal partai, meningkatkan kinerja partai dalam melayani masyarakat, dan memperluas dukungan politik.
“Menurut saya, kerja sama ini perlu terus dijalin, terus dibina. Tentunya ini menjadi kerja-kerja politik partai seluruh anggota DPRD provinsi maupun kabupaten/kota dalam menjalankan tugas kepartaian di wilayahnya masing-masing,” pungkas Ineu. (*)
