BANDUNG,- Tim Pansus III DPRD Provinsi Jawa Barat mulai membahas penyelesaian rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) kepala daerah tahun anggaran 2019.
Anggota Tim Pansus LKPj, Yunandar Eka Perwira mengatakan ada sejumlah poin penting yang menjadi perhatian Tim Pansus dalam mengevaluasi LKPj Gubernur.
Nantinya, kata dia, point-point ini akan disampaikan melalui rapat paripurna kepada kepala daerah.
“Ini sudah hari kelima rapat pansus LKPj, sudah dilakukan juga pembahasan-pembahasan dengan mitra komisi 1, 2, 3 dan 4 yang digelar secara marathon,” kata anggota Fraksi PDI Perjuangan ini melalui sambungan telepon, Rabu (6/5).
Yunandar menyoroti secara umum tahun 2019, pembangunan di Jawa Barat khususnya dari perekonomian itu mengalami penurunan.
Menurutnya, laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tahun 2019 turun sampai 5,07%, dibandingkan tahun 2018 sebesar 5,3%.
Penurunan terdalam terjadi justru dari sektor utama Jawa Barat, industri manufaktur, itu turun sekitar 4% laju pertumbuhan ekonominya.
“Jadi boleh dibilang sangat dalam lah. Dalam jangka panjang dapat menyebabkan perubahan kontraksi ekonomi yang sulit untuk kembali ke posisi awal, karena sumber utama perekonomian Jawa Barat ini yang mengalami penurunan laju pertumbuhan,” ungkapnya.
Selain itu, kata anggota Komisi II DPRD Jabar ini, sektor lain juga turun adalah perdagangan yang turunnya sangat dalam, bahkan untuk ekspor itu laju pertumbuhannya negatif.
Ia menambahkan, ekspor ini agak terganggu oleh perang dagang Tiongkok – Amerika tahun 2019.
Namun, katanya, untuk industri sesungguhnya bukan hanya karena masalah perang dagang, tetapi karena banyak relokasi pabrik ke Jawa Tengah
“Ada 140 pabrik direlokasi dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Penyebabnya adalah karena iklim investasi di Jateng itu dinilai lebih kondusif dan lebih baik dibandingkan Jabar,” ujarnya.
Selain itu, kata Yunandar, penyebab lainnya adalah faktor upah minimum di daerah industri Jabar itu rendah dibandingkan Jateng.
Kemudian, imbuhnya, Jateng juga memiliki etos kerja dan juga kondisi lingkungan kerja yang lebih baik karena masyarakatnya mendukung, tidak ada gangguan seperti dari LSM atau ormas dan lain sebagainya.
“Hal ini menyebabkan ada bedol desa, relokasi pabrik dari Jabar ke Jateng terutama industri padat karya,” bebernya.
Tim Pansus LPKj DPRD Provinsi Jabar, hingga beberapa hari ke depan masih akan melakukan pembahasan dengan mitra Komisi V, pakar atau ahli untuk menyelesaikan hasil rekomendasi.
“Bedah LKPJ ini dengan tujuan sebagai evaluasi kinerja Pemda, sebagaimana tugas DPRD sebagai pengawasan,” tandasnya. (nie/*)
