Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi PDI Perjuangan Bedi Budiman, meraih gelar Doktor (S3) Program Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Univesitas Padjadjaran setelah melaksanakan sidang promosi doktor, Jumat (18/2).
Bedi berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul “Reaktualisasi Gerakan Non-Blok Dalam Sistem Internasional Unipolar” di hadapan penguji yang terdiri dari tim promotor yang diketuai Prof. Dr. Obsatar Sinaga, S.IP, M.Si, Prof. Drs. Yanyan M Yani. MAIR, Ph.D, (Anggota) dan Drs. Taufik Hidayat, M.S, Ph.D, (Anggota) serta Tim Oponen Ahli yakni Dr. R. Widya Setiabudi Sumadinata, Dr. Wawan Budi Darmawan, S.IP., M.Si, Dr. Gilang Nur Alam, S.IP., M.Sc dan Prof. Dr. Drs. H. Sam’un Jaja Raharja. M.Si, selaku representasi guru besar Universitas Padjadjaran.
Saat memaparkan disertasinya, Bedi mengungkapkan bahwa penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana langkah yang harus dilakukan oleh Gerakan Non Blok (GNB) di tengah tatanan politik dunia yang sudah tidak bersifat bipolar lagi.
Sementara Novelty atau kebaruan dalam penelitiannya Bedi mendasari pada kajian genealogi dari pemikiran dan tindakan lima pendiri GNB yakni; Soekarno (Indonesia), Nehru (India), Nasser (Mesir), Tito (Yugoslavia) dan Kwame Nkrumah (Ghana), yang selaras untuk mewujudkan perdamaian dunia namun ditempuh dengan cara yang realistis, dalam paradigma berpikir HI dikenal dengan mazhab realisme.
“Mereka (pendiri GNB) menempuh strategi perjuangannya mulai dari nasional, regional, hingga global (GNB). Misalnya Nasser dengan Pan Arabisme, Nkrumah dengan Pan Afrikanisme, Tito dengan Balkan Pact, Soekarno dan Nehru dengan KAA 1955. Capaian GNB yang paling menonjol dan fundamental adalah Dekolonisasi, Detente dan Disarmarment. Andai tidak ada GNB maka laju Perang Dingin akan semakin tidak terkendali,” ungkapnya.
Bedi juga mengungkap transformasi GNB yang selalu dipelopori oleh Indonesia dalam wadah Kerjasama Teknik Selatan-Selatan dengan metode triangulasi guna mengatasi masalah perekonomian negara-negara berkembangan.
“Kapabilitas Indonesia yang kini makin diperhitungkan hingga menjadi Presidensi G-20, akan menjadi momentum strategis untuk menyuarakan kepentingan GNB dalam menciptakan tatanan ekonomi dunia baru yang lebih berkeadilan,” pungkasnya. (*)
