PDIPERJUANGAN-JABAR.COM – Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari mengapresiasi prestasi Pemprov Jawa Barat yang berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam Laporan Keungan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2015.
“Prestasi Pemprov Jabar dalam pencapaian meraih Opini WTP dari BPK RI ini yang kelima kalinya sejak tahun 2011 sehingga wajar jika kami mengapresiasi hal tersebut,” kata Ineu Purwadewi Sundari, di Bandung, Kamis (9/6/2016).
Politisi perempuan dari Fraksi PDIP DPRD Jawa Barat berharap agar Pemprov Jabar dapat mempertahankan Opini WTP tersebut pada tahun depan yakni dengan cara konsisten dan terus membenahi berbagai catatan dari BPK RI.
“Kami dari DPRD Jabar sebagai badan pengawas sekaligus mitra Pemprov Jabar akan berupaya untuk mendorong agar tahun depan pun Jabar meraih Opini WTP. Kami optimistis bisa,” kata Ineu.
Namun, lanjutnya, DPRD Jabar menilai raihan Opini WTP Pemprov Jabar itu tidak lepas dari kekurangan sehingga ia meminta agar Pemprov Jabar memperbaiki sejumlah catatan yang diberikan BPK. Menurut dia ada sejumlah catatan yang diberikan BPK diantaranya mengenai pencatatan belanja modal dan barang serta aset-aset lainnya yang terkadang tidak tertib. “Oleh karena itu kami minta agar kekurangan-kekurangan yang masih ada ini terus diperbaiki,” ujar dia.
Lebih lanjut ia berharap agar Pemprov Jabar terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan memperbanyak akuntan-akuntan handal karena dari tahun ke tahun sistem penilaian yang dilakukan BPK semakin berat akibat penggunaan sistem berbasis akrual. “Dan kami juga berharap Pemprov Jabar bisa membina pemerintah kabupaten/kota agar bisa melakukan pelaporan keuangan dengan sewajarnya dan meraih WTP,” katanya.
Apresiasi atas prestasi raihan opini WTP uang kelima kalinya oleh Pemprov Jawa Barat dari BPK RI juga disampaikan oleh Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat Syahrir. Politisi dari Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Barat ini meminta pemerintah kabupaten/kota yang belum meraih predikat WTP untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusianya.
“Karena hal ini penting agar pemerintah daerah mampu menyajikan laporan keuangan berbasis akrual dengan baik,” katanya. Ia mengatakan faktor SDM menjadi kunci utama dalam penyajian laporan keuangan, terutama setelah diberlakukan laporan berbasis akrual. “Dan faktanya memang benar, dengan adanya laporan berbasis akrual, diperlukan SDM yang menguasai ilmu akuntansi dengan baik,” kata Syahrir.
Ketika ditanyakan apakah perlu atau tidak untuk merekrut pegawai khusus berbasis pendidikan akuntansi, menurut Syahrir hal itu tidak perlu. “Saya pikir lebih baik manfaatkan SDM yang ada, tinggal diberi pelatihan tentang tata cara akuntansi,” kata dia. JABARMERDEKA
