Sampai hari ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak memiliki konsep bagaimana menyelesaikan permasalahan sampah di Jawa Barat secara komprehensif dari hulu sampai ke hilir, di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) nya.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua Pansus Raperda tentang Revisi RPJMD Jawa Barat tahun 2018-2023, Yunandar R Eka Perwira kepada BEDAnews,com diruang Rapat Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Barat, Jln Diponegoro 27 Kota Bandung. Rabu (3/2/2021).
Disebutkan, Kami Panusu IX hari ini ke PTPLS Nambo salah satu proyek strategis Jawa barat yang sudah lama sekali dijadikan bagian program tetapi tidak pernah selesai bahkan sampai hari ini. Tetapi yang jadi bahasan kami bukan itu isunya, melainkan bagaimana menyelesaikan permasalahan sampah ini dari sumbernya dari hulunya, itu belum ada dalam konsep RPJMD.
“Pada pertemuan yang dihadiri Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Ibu Prima, Kepala Bappeda dan Kepala Biro Hukum, ketika ditanya dinas LH tidak tahu (red : konsep bagaimana menyelesaikan permasalahan sampah di Jawa Barat secara komprehensif dari hulu sampai ke hilir), karena memang tidak ada konsep seperti itu di Jawa barat, yang ada adalah pembangunan TPPAS regional yang rencananya di Nambo, legok Nangka dan Cirebon sejauh ini.” Sebutnya.
Pansus Revisi RPJMD mendorong agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar memiliki konsep yang komprehensif, bagaimana bisa mendorong seluruh desa di Jawa barat itu bisa menjadi pengelola sampah.
“Karena konsep pengelolaan sampah sekarang seperti menjadi briket, itu sebenarya konsep ekonomis karena menghasilkan uang, kenapa tidak misalnya BUMdes itu menjadi produsen dari produk produk sampah yang bernilai yang bisa dijual. Seperti briket untuk bahan bakar, bisa juga kompos, biogas, bisa juga pupuk cair itu bisa, semua teknologi ada bahkan pakan ternak.” Sebutnya.
Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jabar ini memepertanyakan , Kenapa tidak ada semacam program yang sistematis dari pemprov Jabar untuk menyelesaikan sampah ini dihulu, di tingkat desa ditingkat kelurahan, sehingga tidak ada penumpukkan sampah menggunung seperti di TPA sarimukti, atau bahkan seperti kasus TPA Leuwigajah yang luar biasaa itu. Sebagai bencana nasional.
Kenapa tidak ada semacam program yang sistematis dari pemprov Jabar untuk menyelasikan smpah ini dihulu, di tingkat desa ditingkat kelurahan, sehingga tidak ada penumpukkan sampah menggunung seperti di TPA sarimukti, atau bahkan seperti kasus TPA Leuwigajah yang luar biasaa itu. Sebagai bencana nasional.
Ditegaskannya. Ini harus jadi kajian dan masuk ke dalam RPJMD, itu sudah kami sampaikan, ada bagian dari revisi itu yang bicara tentang program pengelolaan sampah di Jawa Barat secara komprehensif dari hulu sampai ke hilir. Dan itu diserahkan ke dinas LH untuk melakukan perbaikan itu.
Sumber: bedanews.com
