Seiring dengan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran ratusan miliar rupiah untuk subsidi iuran BPJS Kesehatan pada tahun 2020.
Rumah sakit (RS) milik Pemprov Jabar juga diminta untuk menyiapkan anggaran khusus untuk pasien miskin.
Demikian disampaikan anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jabar Muhammad Jaenudin di Bandung, baru-baru ini.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengklaim, subsidi iuran BPJS Kesehatan dari Pemprov Jabar itu merupakan hasil perjuangan Fraksi PDIP di DPRD Jabar.
“Atas instruksi partai, kami di Komisi V sudah memperjuangkan supaya Pemprov menyubsidi iuran BPJS, yang khusus kelas III. Pada 2020, Pemprov akan mengolasikan kurang lebih sebesar Rp 400-600 miliar. Angkanya ini terus kami hitung, sesuai dengan data yang masuk dari kabupaten/kota,” katanya.
Menurut dia, subsidi BPJS Kesehatan merupakan salah satu isu yang harus diperjuangkan PDIP, sesuai dengan instruksi ketua partai.
Isu itu pun dibahas dalam internal rapat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Jabar, yang kemudian didorong lagi dalam rapat fraksi dan rapat Badan Anggaran DPRD Jabar.
“Fraksi lain ikut bersama-sama (memperjuangkannya), tetapi karena kami memang di DPR RI, di Provinsi, betul-betul diinstruksikan melalui surat perintah dari Dewan Pimpinap Pusat (DPP) partai, kami yang pertama kali menyuarakan itu, dari Fraksi PDI Perjuangan,” kata anggota Badan Kehormatan DPRD Jabar itu.
Selain subsidi BPJS Kesehatan, dia menambahkan, di bidang kesehatan dewan pun meminta Gubernur Jabar Ridwan Kamil untuk mengoptimalkan penanganan bagi pasien miskin.
Pasalnya, kata dia, beberapa RS milik provinsi dinilai kurang tanggap dan tidak melakukan tindakan preventif kepada pasien miskin, yang tidak termasuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
“Itu di-push oleh kami. Kami memperjuangkan, bahwa beberapa rumah sakit harus disiapkan anggaran khusus untuk pasien miskin yang belum tercover oleh subsidi. Alhamdulillah, disiapkan kurang lebih Rp 60 miliar untuk 2020, khusus mereka (warga tak mampu) yang mau berobat ke RS provinsi,” tuturnya.
Di bidang pendidikan, Jaenudin menyebutkan, terdapat kenaikan anggaran untuk iuran bulanan peserta didik untuk tingkat SMA.
Dengan anggaran yang disiapkan sekitar Rp 1,4 triliun, pada 2020 Pemprov Jabar akan menggratiskan iuran bulanan bagi siswa SMA.
“Ini pun baru, baru tahu 2020. Ini untuk negeri dan swasta memang ada perbedaan, tapi pemprov atas desakan Badan Anggaran, terutama Fraksi PDIP, iuran bulanan ini kami gratiskan untuk tingkat SMA, sesuai dengan kewenangan provinsi,” katanya.
Sumber :
https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-01324387/iuran-bpjs-kesehatan-di-jabar-disubsidi?page=2
