Politisi PDI Perjuangan: Pemprov Jabar Harus Miliki Pola Khusus Atasi Kemiskinan
Lima kabupaten di Jawa Barat masuk dalam prioritas penanganan kemiskinan ekstrem tahun 2021. Lima kabupaten tersebut adalah Karawang, Indramayu, Cianjur, Kuningan dan Bandung.
Total, ada 460.327 warga yang masuk dalam penduduk miskin ekstrem.
Terkait hal tersebut Sekretaris Komisi V DPRD Jawa Barat Muhammad Jaenuddin meminta agar Dinas Sosial Jabar memantau dan memaksimalkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Jawa Barat
“Jangan sampai ada warga miskin yang tidak tercatat hingga tak mendapatkan manfaat dari Jaminan Kesejahteraan Sosial (JKS).
Ini harus jadi perhatian Dinsos karena Pemerintah Pusat mengandalkan data dari daerah,” kata anggota fraksi PDI Perjuangan ini, Senin (18/10).
Sementara, anggota Komisi V DPRD Jawa Barat Bambang Mujiarto mengatakan Pemprov Jabar harus memiliki pola khusus dalam menangani kemiskinan.
Pemerintah Daerah, kata Bambang, harus terus memperbarui data kemiskinan baik data terbuka atau tertutup.
“Harus ada perbaikan koordinasi secara sistemik antar daerah. Target pemerintah pusat untuk mengentaskan kemiskinan daerah ekstrem di Jabar ini harus menjadi dasar perbaikan-perbaikan secara menyeluruh sehingga penanganan kemiskinan betul- betul tepat bukan hanya sekedar asumsi tapi real by data,” kata Bambang.
Bambang menegaskan Pemprov Jabar harus memiliki sistem tersendiri yang terintegrasi antara Pemprov dan kota/kabupaten.
“Sehingga, ketika berbicara soal kemiskinan kita tidak lagi gagap. Kita juga lebih fokus pada perbaikan serta cara menangani dan mencegah kemiskinan. Ini harus dilakukan oleh Pemprov untuk menyongsong Jabar yang lebih baik,” bebernya.
Ia menambahkan, saat ini masih ada temuan di lapangan seperti data ganda, bantuan yang salah sasaran atau penerima bantuan telah meninggal.
Sehingga, tegasnya, harus dilakukan evaluasi data secara berkala dan dipantau serius oleh Dinsos Jabar.
“Termasuk program pengentasan kemiskinannya harus diseriusi dengan kebijakan dan support anggaran yang lebih realistis. Jangan sampai penanganan kemiskinan cuma jadi isu tapi tidak ada penanganan secara nyata,” tandasnya.
