Anggota DPRD Jabar, Hj. Ijah Hartini menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Jawa Barat yang tengah menyalurkan bantuan sosial untuk nelayan kecil, buruh nelayan, dan nakhoda kapal dengan ukuran maksimal 5 (lima) Gros Ton (GT) yang termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Kendati demikian, Ijah mengingatkan supaya bantuan sosial tersebut dapat tepat guna.
“Saya berharap bantuan sosial untuk para nelayan dan buruh nelayan tersebut dapat tepat sasaran dan sesuai dengan kriteria penerima,” ujar legislator PDI Perjuangan tersebut.
Terkait penerima bantuan, masih banyak keluhan yang diterima Ijah karena sebagian masyarakat nelayan belum terdata dalam daftar penerima bantuan.
“Banyak warga yang menyampaikan bahwa dirinya tidak terdaftar dalam penerima bantuan. Ini terjadi karena mereka belum mendapatkan Kartu KUSUKA. Penyebab terbesarnya karena masyarakat merasa kurang mendapatkan informasi terkait Kartu KUSUKA,” terang Ijah.
Terdata baru 2.058 nelayan se-Kabupaten Pangandaran yang mendapatkan bantuan, dari 5.311 orang nelayan yang terdata di Kabupaten pangandaran.
“Saya rasa perlu ada koordinasi yang baik dan sinergisitas yang kuat saat melakukan sosialisasi program ini. Dinas terkait, Rukun Nelayan, RT, RW, dan fasilitator harus proaktif. Sementara itu, masyarakat juga harus proaktif sehingga informasi cepat tersampaikan dan terrealisasi,” tegas Ijah.
Tujuan dari bansos ini sendiri guna meningkatkan daya beli masyarakat yang terdampak inflasi pasca kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) beberapa waktu lalu.
Setiap sasaran akan menerima total Rp 600 ribu yang didistribusikan dalam 2 (dua) tahap. Tahap pertama sebesar 400.000 akan dilakukan pada tanggal 4-13 November 2022, dan tahap kedua sebesar Rp 200 ribu akan diberikan pada Bulan Desember. Bansos akan didistribusikan pada sasaran oleh Mitra Penyalur yang bekerjasama dengan Pemprov Jabar yaitu Bank BJB.
“Nantinya sasaran penerima bantuan sosial nantinya akan diberi Surat Undangan dengan kode QR. Pada saat pencairan, sasaran membawa surat undangan dan KTP asli ke lokasi pencairan yang sudah ditentukan dalam surat undangan,” terang anggota DPRD Dapil Jabar XIII tersebut.
Dari proses dan dinamika yang didapat Ijah di lapangan, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan.
“Saya mendorong adanya koordinasi yang semakin baik antara pemerintah, dinas terkait, lembaga keuangan yang berpartisipasi dalam penyerahan BLT supaya prosesnya semakin mudah dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat,” tutup Ijah.
Sumber: Hasanah.id
