KOTA BANDUNG,- Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Bedi Budiman mendorong percepatan dibentuknya Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Jawa Barat.
Menurut Bedi, pembentukan BRIDA merupakan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021.
“Kami di Komisi I telah melakukan kunjungan kerja ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuannya untuk mengetahui apa saja kesiapan di daerah pada saat BRIDA Jawa Barat dibentuk,” kata Bedi saat dikonfirmasi, Selasa (17/1).
Bedi mengungkapkan dalam kunjungan tersebut dibahas bagaimana proses pengadaan periset, hubungan antar OPD, tata kelola dan juga sumber daya manusia.
“Kemudian bagaimana hubungan antara semua produk riset, hubungan antar lembaga sehingga BRIDA di Jabar dapat segera terbentuk dan dapat melaksanakan tugasnya,” beber Bedi.
Ia mengatakan pola koordinasi antar lembaga riset mulai dari BRIN, BRIDA Provinsi hingga tingkat kabupaten/kota juga sangat penting.
“Contohnya ada satu produk riset soal stunting. Mengatasi stunting di Jabar atau di Sumbar sama saja sehingga dengan terbentuknya BRIDA akan lebih efisien. Kami berharap pola koordinasi sistem informasinya berjalan dengan baik dan bisa diterima oleh kota kabupaten,” paparnya.
Kemudian, kata Bedi, tak kalah penting adalah pola kerjasama antar lembaga.
Misalnya, BRIDA ditugaskan oleh BRIN untuk menghasilkan satu data presisi atau data dasar.
Namun, imbuhnya lagi, pengolahan data lanjutan akan dilakukan oleh BRIN karena membutuhkan dana yang besar.
“BRIN tentunya memiliki anggaran yangg lebih tinggi dibanding daerah, memiliki pakar yang mumpuni dan kelengkapan alat yang lebih komplit. Kita tidak saja berbicara soal kemasyarakatan tapi juga soal teknologi dan sinergitas, karena tujuan dibentuknya BRIN adalah membantu presiden dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi. Saya menilai BRIN sudah tertata dan terorganisir,” ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan ini meminta Pemprov Jabar untuk mengawal terbentuknya BRIDA di kota kab di Jabar.
Terlebih, kata Bedi, BRIDA merupakan landasan dalam perencanaan pembangunan daerah.
Ia menambahkan, Pemprov Jabar memiliki Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah (BP2D) yang tugasnya melaksanakan urusan perumusan kebijakan dan pelaksanaan Litbang dan Pengkajian Program Pembangunan di daerah untuk Jawa Barat.
Sedangkan di kabupaten/kota, masih menempel pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDA-LITBANG)
“Untuk tingkat provinsi karena sudah memiliki BP2D atau badan yang dikepalai oleh eselon 2 sehingga lebih mudah membentuk BRIDA. Pemprov juga dituntut segera untuk segera melakukan untuk persiapan dan melakukan asistensi agar BRIDA segera terbentuk di kabupaten/ kota,” tandasnya.
