Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin mendesak aparat kepolisian menindak tegas kasus pencurian air yang diduga dilakukan oleh PT Duta Family Trieutama.
Aktivitas pengambilan air tanpa izin ini dilakukan di Blok Lebak Lewang Desa Sindanggalih, Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang.
“Ini pelanggaran karena melanggar undang-undang dan dapat dipidanakan. Agar tidak ramai dan meresahkan warga saya minta aparat turun untuk menyelesaikan dan seret pelaku ke ranah hukum,” beber legislator dari daerah pemilihan Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Subang ini kepada awak media, Rabu (8/6).
Politisi PDI Perjuangan ini merujuk pada UU No.17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air Pasal 70 yang isinya “Setiap Orang yang dengan sengaja:
a. melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan nonkonstruksi pada Sumber Air tanpa memperoleh izin dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), menyewakan atau memindahtangankan, baik sebagian maupun keseluruhan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha atau izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4):
atau melakukan penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
“Bisa jadi ada indikasi perusahaan tersebut berlebih menggunakan air atau dikomersialkan untuk kepentingan perusahaan semata . Ini jelas menyalahi aturan perundang undangan. Setiap pelanggaran harus ada sanksinya. Kebetulan ini dapil saya,” bebernya.
Hasanuddin menegaskan dirinya
sepakat siapapun yang melanggar hukum , harus bertanggung jawab di depan hukum.
“Saya tegaskan sekali para penegak hukum harus bertindak tegas . Menggunakan air hanya untuk kepentingan dan keuntungan komersial perusahaan ini sangat tidak adil,” tandasnya. (*)
