Pemecatan Fahri Hamzah dari keanggotaannya di Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dipastikan bebas dari intervensi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), TB Hasanuddin, mengatakan kritikan yang kerap dilontarkan Fahri Hamzah terhadap kinerja pemerintahan Jokowi masih sebatas normal.
“Terlalu jauh kalau Fahri dipecat karena permintaan Presiden. Justru, di mata Presiden Jokowi, Fahri bukan ancaman atau orang yang bisa merontokan posisi presiden. Lalu kenapa harus dipecat?” ujar TB Hasanuddin dalam keterangan pers, Senin (4/4).
Bahkan, lanjut TB Hasanuddin, kritikan Fahri Hamzah sebagai Wakil Ketua DPR tidak sebegitu keras dibanding dengan para anggota DPR.
“Bagi anggota DPR sikap Fahri terhadap pemerintah itu dianggap biasa saja. Padahal banyak kritik angg DPR yang lebih keras daripada Fahri, tapi disampaikan secara tertutup dalam acara RDP dan Raker,” ungkap TB Hasanuddin.
Terlebih lagi, imbuh TB Hasanuddin, demokrasi telah memberi ruang kepada semua orang untuk mengkritik pemerintahan. Apalagi, sambung TB Hasanuddin, bagi anggota DPR, mengkritik adalah salah satu tugas konstitusinya .
“Dan naif sekali kalau presiden meminta mencopotnya, lalu presiden PKS dengan enteng mengabulkan permintaan tersebut. Apa manfaatnya?” tegas TB Hasanuddin.
TB Hasanuddin berpendapat, pemecatan Fahri Hamzah dari partai berbasis Islam itu lebih dikarenakan persoalan internal. Oleh karena itu, TB Hasanuddin berharap agar semua pihak dapat secara jernih melihat masalah itu dengan tidak mengaitkan dengan hal di luar dari partai.
“Saya melihat ini lebih pada urusan intern PKS setelah ada perubahan pimpinan di lingkungan intern PKS. Dan mari kita saling menghormati masalah intern masing-masing, tak perlu harus ada kambing hitam,” pungkas TB Hasanuddin. RMOL
