Panitia Kerja (Panja) Haji DPR RI yakin pemerintah tak akan memaksakan pemberangkatan haji apabila kondisi pandemi COVID-19 dinilai masih sangat membahayakan keselamatan.
“Kemungkinannya tetap ada untuk tidak memberangkatkan haji, pemerintah juga tidak akan memaksakan apabila kondisinya tidak memungkinkan,” ujar Ketua Panja Haji DPR Diah Pitaloka dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Sabtu (1/5).
Diah mengatakan perlindungan, kesehatan, dan keselamatan calon jamaah harus menjadi pertimbangan utama pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji.
Di samping itu, kekhawatiran akan mutasi baru virus corona yang menjadi tajuk pembicaraan akhir-akhir ini, patut diwaspadai. Seluruh dunia masih meneliti dan melawan mutasi virus ini agar tidak menjadi masalah baru saat varian yang lama masih jadi momok menakutkan.
“Kita harus memperhatikan kondisi penyebaran COVID-19 dan mutasi virus di dunia yang mungkin mengganas sebelum memutuskan memberangkatkan jamaah kita,” katanya.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menegaskan bahwa pertimbangan kesehatan dan keselamatan jamaah haji Indonesia harus menjadi prioritas pemerintah dalam persiapan pelayanan haji.
Risiko penularan COVID-19 dengan munculnya mutasi virus ini memungkinkan pemerintah untuk tidak memaksakan penyelenggaraan haji.
Kendati demikian, Panja haji DPR RI masih tetap membahas persiapan pemberangkatan jamaah Indonesia sebagai mitigasi jika sewaktu-waktu pemerintah Kerajaan Arab Saudi membuka penyelenggaraan haji.
“Kami sedang memperjuangkan efisiensi dan rasionalisasi biaya penyelenggaraan ibadah haji (BIPIH) demi peningkatan pelayanan haji termasuk di masa-masa mendatang,” kata Diah.
Panja Haji juga tengah mendorong Kementerian Agama (Kemenag) untuk melakukan koordinasi dan konfirmasi dengan otoritas kesehatan Arab Saudi dalam hal pelayanan kesehatan dan fasilitas kesehatan di masa pandemi COVID-19.
“Diplomasi, efisiensi dan rasionalisasi biaya haji menjadi catatan Panja Haji DPR-RI,” katanya. (*)
