Bandung – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Jawa Barat menantang Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, untuk berani membongkar bangunan-bangunan milik swasta di kawasan Puncak Bogor yang dinilai merusak ekologi.
Sejauh ini, Pemprov Jabar baru membongkar Hibisc Fantasy, komplek bangunan wisata milik anak perusahaan PT Jaswita yang merupakan BUMD Jabar. Fraksi PDIP mencatat, masih ada puluhan bangunan lain yang melanggar tapi belum ditindak.
“Saya tantang Gubernur Jawa Barat atau Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup membongkar bangunan lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan dihijaukan kembali sesuai dengan fungsinya,” ujar Ketua DPD PDI Perjuangan Jabar, Ono Surono, di sela kegiatan ‘Diskusi Tantangan dan Solusi dalam Menghadapi Bencana Alam di Jawa Barat’, di Gedung DPRD Jabar, Kamis, 20 Maret 2025.
Ono yang juga Wakil Ketua DPRD Jabar ini menambahkan, alih fungsi lahan di kawasan Puncak Bogor dinilai menjadi salah satu pemicu banjir yang terjadi di wilayah Bogor, Depok, Bekasi, hingga Karawang beberapa waktu lalu.
Dari catatan yang dimilikinya, saat ini ada 10 bangunan milik pihak swasta di kawasan Puncak Bogor yang statusnya sama Hibisc Fantasy, melanggar aturan pendirian bangunan. Ditegaskan Ono, 10 bangunan itu juga harus dibongkar, bukan hanya dilakukan penyegelan. Ia menantang Gubernur Jabar Dedi Mulyadi untuk berani melakukan pembongkaran.
“Ada 10 lainnya yang milik swasta, belum dibongkar, statusnya sama dengan Hisbic itu. Harusnya diperlakukan sama, tidak pandang bulu. Wajib dibongkar. Pak Gubernur harus berani,” ujar Ono.
Disampaikan Ono, tidak ada pembongkaran terhadap 10 bangunan itu, dikhawatirkan pihak swasta akan membuat perizinan yang baru dan akhirnya pemerintah memberikan.
“Kalau hanya penyegelan, kami khawatir mereka akan membuat regulasi atau perizinan yang baru, pada akhirnya pemerintah memberikan,” ucapnya.
Alih Fungsi Lahan
Lebih lanjut disampaikan Ono, problem banjir bukan hanya terjadi di DAS Ciliwung, di mana dampaknya terjadi di Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kota Depok, Bogor sampai Karawang. Namun, masalah juga terjadi di Bandung Raya, terjadi juga di Cirebon, berarti DAS Cimanuk-Cisanggarung
“Jadi hampir seluruh wilayah di Jawa Barat ini terjadi banjir. Sehingga, apabila hasil penelitian banjir itu karena terjadi alih fungsi lahan hutan menjadi kafe, perumahan, villa. Maka itu pun tidak hanya terjadi di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur. Tapi terjadi juga di Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Subang, Kuningan dan lain sebagainya,” ungkapnya.
Melihat kondisi yang ada, lanjut Ono, Gubernur Jawa Barat harus merambah juga ke wilayah-wilayah lain di Jawa Barat untuk melakukan penertiban bangunan-bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
“Sekali lagi, masalah ini tidak hanya di Bogor, tidak hanya di Cianjur, tapi di wilayah-wilayah lain. Saya yakin, ini akan sangat banyak sekali. Saya akan terus mendukung langkah yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat terkait dengan penatiban ini,” kata Ono.
Sementara itu, Sekretaris DPD PDIP Jabar, Ketut Sustiawan menyatakan, masalah banjir yang belakangan ini terjadi merupakan dampak dari kesalahan atau kelalaian manusia. Oleh karena itu, ia mengajak warga Jabar untuk kembali bersahabat dengan alam.
“Saya kira bukan cuma kesadaran masyarakat yang kurang, tapi juga karena pemimpin yang tidak konsisten membuat dan menjalankan aturan. Kalau bicara soal perubahan tata ruang, sekarang tinggal bagaimana masyarakat Jabar kembali bersahabat dengan alam,” kata Ketut.
Ia melihat, saat ini hubungan masyarakat Jabar dengan Tuhan dan hubungan mereka dengan sesama sudah sangat baik. Tapi, hubungan dengan alam dalam kondisi yang tidak baik.
“Manusianya sudah abai terhadap alam. Sehingga saran saya, kesadaran akan alam ini harus lebih ditingkatkan,” ujarnya.
