Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Junico BP Siahaan turut berkomentar terkait aksi penolakan kegiatan Kebaktian Kebangunan Rohani ( KKR ) di Gedung Sabuga, Selasa (6/12).
Menurut dia, insiden tersebut disebabkan lembeknya sikap aparat negara terhadap pihak-pihak yang melakukan desakan.
“Ini merupakan sebuah proses pembiaran yang sudah berlangsung sejak lama. Negara seharusnya hadir memberikan rasa aman. Tidak boleh berdalih,” kata dia seperti diberitakan RMOLJabar.com, Rabu (7/12).
Politisi PDI Perjuangan ini menyesalkan langkah aparat kepolisian melakukan negosiasi dengan pihak-pihak yang mendesak KKR di Sabuga dihentikan.
“Pihak kepolisian bernegosiasi. Ada dua sesi (kebaktian) awalnya. Tapi kemudian cuma ada satu sesi yang dilaksanakan. Seharusnya tidak boleh ada negosiasi. Ketika polisi negosiasi, saya kecewa,” jelas Nico.
Pemerintah, kata dia lagi, harus memberi ketegasan soal jaminan terhadap perlindungan peribadatan. Pasalnya, izin penyelenggaraan KKR di Sabuga dinilai telah jelas.
“Izinnya sudah jelas. Dalam hal-hal seperti ini harus tegas. Menurut saya, terlalu lemah jika sampai aparat tidak bisa menjaga. Apalagi sampai massa bisa masuk,” paparnya.
Ia juga menyayangkan sikap Ormas Pembela Ahlu Sunnah (PAS) dan Dewan Dakwah Islamiah Indonesia (DDII) yang menghalang-halangi kegiatan peribadatan di Sabuga.
“Ini kan untuk beribadah, bukan untuk apa-apa, tidak bisa dipaksakan harus bubar,” tandasnya. rusantara.rmol.co
