Menjelang Hari Jadi ke-71, Provinsi Jawa Barat dinilai masih memiliki banyak persoalan yang harus diselesaikan. Salah satunya persoalan infrastruktur.
”Ini terbukti adanya dana yang tidak terserap dan mengendap di bank daerah, Provinsi Jabar termasuk yang sangat besar, bahkan sampai gubernur sendiri mendapat teguran dari presiden,” ucap Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, Sumiyati.
Sedangkan dari dunia pendidikan, Sumiyati mengkritisi persoalan Peraturan Kementerian Pendidikan tentang pengelolaan SMA dan SMK yang akan di kelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
”Gubernur harus mengkaji ulang kebijakan tersebut mengingat bnyak kepala daerah kabupaten dan kota yang tidak setuju. Ini artinya akan memengaruhi kondisi keuangan pemprov,” ujar politisi PDIP ini.
Di bidang olahraga, perempuan yang pernah ikut Pilkada Kota Bekasi tahun sebelumnya ini menyoroti soal pelaksanaan PON XIX Jawa Barat. Menurutnya, jelang pesta olahraga nasional tersebut, hingga kini masih banyak sarana dan prasaran yang belum maksimal.
”Saya berharap dari pemprov sebagai tuan rumah harus terus dikoordinasi dengan baik antara pemerintah kabupaten dan kota, soalnya masih banyak yang harus dibenahi antara lain fasilitas dan sarana,” ungkapnya.
”Bandara Kertajati juga salah satu modal untuk mempermudah akses jalan (yang harus diselesaikan),” lanjutnya. POJOK SATU
