Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat, menegaskan, yang terpenting dalam pembahasan revisi Perda No. 1 tahun 2008 tentang Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Bandung Utara (KBU) yaitu aspek kemanfaatan bagi masyarakat
“Sikap Fraksi PDI Perjuangan mengenai KBU jelas, kalau tidak bermanfaat buat masyarakat jangan dipaksakan untuk merevisi Perda yang sudah ada,” tandas Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jabar, Waras Warsito, yang juga anggota Pansus I, di ruang Ketua Fraksi PDIP, Selasa (16/2).
Mengenai kondisi infrastruktur di Jabar, Waras mengungkapkan, itu sudah cukup baik. Kalau pun belum ideal, lanjutnya, karena keterbatasan dana.
“Smber pendanaan infrastruktur di berasal dari APBD dan bantuan APBN. Kami berusaha membantu Pemprov Jabar dalam mempercepat pembangunan infrastruktur baik itu jalan tol, bendungan, maupun bandara dengan melakukan lobi-lobi ke pemerintah pusat,” pungkasnya.
Diketahui, pembahasan Raperda Kawasan Bandung Utara (KBU) diperpanjang hingga 29 Februari mendatang. Seharusnya, perda itu selesai pada 4 Februari lalu. Masa kerja Pansus I sendiri dimulai pada 14 Januari 2016.
