BANDUNG,- Polemik Program Prioritas Presiden, Makan Bergizi Gratis (MBG) kian meruncing. Mulai dari telatnya pembayaran kepada pihak penyedia jasa pembuatan makan MBG hingga kini kasus keracunan yang menelan korban hingga 78 siswa di Cianjur menjadi persoalan pelik yang harus segera diatasi serius oleh pemerintah pusat.
Terlebih program MBG ini tidak hanya menjadi janji kampanye Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto namun juga merupakan program prioritas nasional.
Menyikapi persoalan tersebut, Wakil Ketua III DPRD Jawa Barat, Ono Surono menyesalkan peristiwa seperti ini terjadi. Menurutnya pemerintah pusat harus bergerak cepat tidak hanya mengevaluasi namun juga memperbaiki sehingga target dari terselenggaranya program tersebut bisa berjalan dengan optimal.
”Yang mulai tidak dibayar adanya keracunan dan ini bukan terjadi di satu tempat. Sehingga saran kami paling tidak pemerintah pusat khususnya presiden melakukan evaluasi,” ungkap Ono di gedung DPRD Jawa Barat, baru-baru ini.
Jangan sampai program baik yang disiapkan pemerintah justru tidak berdampak optimal bagi generasi muda penerus bangsa.
”Kalau memang ini menjadi program prioritas dari presiden yang tujuannya baik ya tentunya harus pelaksanaan dipersiapkan dengan sebaik-baiknya dan hasilnya bisa tercapai seusai dengan output, income dan manfaatnya,”jelasnya.
Tidak hanya evaluasi, Ono Surono yang juga Ketua DPD PDIP Jawa Barat itu juga mendorong, pemerintah pro aktif dalam melakukan pengawasan, sehingga kasus keracunan yang terjadi tidak kembali di temukan.
”Tentunya badan pangan nasional yang merupakan lembaga yang memang ditugaskan secara khusus menyampaikan sampai dengan instrumennya,”katanya.
”Tentunya harus mempunyai SOP dari berbagai macam aspek. Ya harus evaluasi total baik oleh presiden dan badan gizi nasional,”tutupnya. (*)
