Polemik terkait ketersediaan gas elpiji 3 kg terus mencuat di berbagai daerah, termasuk di Jawa Barat. Masyarakat mengeluhkan sulitnya mendapatkan elpiji bersubsidi yang merupakan kebutuhan pokok bagi banyak keluarga dan pelaku usaha kecil.
“Pemerintah diharapkan segera memastikan distribusi yang merata dan ketersediaan elpiji 3 kg bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujar anggota DPRD Jawa Barat, Hj. Nia Purnakania, SH., M.Kn.
Menurut Nia, kelangkaan elpiji bersubsidi ini bukan hanya berdampak pada rumah tangga, tetapi juga pada usaha mikro yang sangat bergantung pada bahan bakar tersebut.
“Banyak masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil seperti pedagang makanan, sangat terdampak dengan kondisi ini. Pemerintah harus memastikan bahwa distribusi elpiji 3 kg tidak terhambat dan tetap tersedia dengan harga yang sesuai aturan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti adanya dugaan adanya penyaluran yang tidak sesuai aturan.
“Pemerintah daerah bersama aparat terkait harus memperketat pengawasan distribusi elpiji bersubsidi agar tidak terjadi penyimpangan di lapangan. Masyarakat kecil yang berhak mendapatkan elpiji ini harus diprioritaskan,” tegasnya.
Nia mendorong pula adanya langkah penangangan yang lebih sistematis dan berkelanjutan agar polemik terkait ketersediaan elpiji 3 kg tidak terus berulang.
“Saya berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan masalah ini, baik melalui distribusi yang lebih terkontrol maupun kebijakan yang lebih tegas,” tambahnya.
Sumber : Hasanah.id
