KOTA BANDUNG,- Pimpinan DPRD Jawa Barat Ono Surono menilai, sistem demokrasi di Tanah Air memang perlu dievaluasi karena sudah bukan lagi menganut demokrasi Pancasila, namun lebih condong ke demokrasi liberal.
Hal ini dikatakan Ono menanggapi isu perbaikan sistem Pilkada di Indonesia dengan opsi gubernur dipilih oleh DPRD kembali mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan agar perbaikan sistem Pilkada itu untuk dipertimbangkan.
“Tentunya sistem demokrasi di Indonesia itu memang perlu dievaluasi karena memang sistem demokrasi yang saat ini berjalan itu cenderung bukan demokrasi Pancasila, tapi sudah demokrasi liberal dan ujungnya adalah konsekuensi costnya sangat besar baik cost dalam hal penyelenggaraan maupun cost politik setiap calon yang bertarung dalam kontestasi,” kata Ono dalam keterangannya.
Namun menurut Ono, jika sistem itu diperbaiki, diperlukan persiapan dan kajian yang sangat matang.
Sebab jika gubernur dipilih oleh DPRD, akan muncul narasi bahwa rakyat diberi hak penuh untuk memilih sendiri pemimpinnya dan apakah anggota DPRD sudah mewakili rakyat secara menyeluruh.
“Tapi tentunya kita juga berhadapan dengan narasi bahwa demokrasi itu sesungguhnya bagaimana rakyat diberikan hak seluas-luasnya untuk bisa menentukan siapapun pemimpin mereka, sehingga demokrasi secara langsung ini berjalan menjadi pintu bagi rakyat untuk bisa menentukan pemimpin yang dipilih oleh rakyat,” bebernya.
Tentunya, kata dia, harus ada kajian terlebih dahulu secara mendalam kalau dari sisi biaya pasti ya dipilih oleh DPRD itu akan terjadi efisiensi anggaran penyelenggaraan.
“Tapi pada saat dipilih oleh DPRD, apakah DPRD ini juga sudah mewakili rakyat,” lanjut Ketua DPD PDIP Jabar tersebut.
Ono juga menerangkan, partai politik harus mulai memikirkan agar menempatkan kadernya di DPRD yang sesuai dan benar-benar mewakili rakyat.
Sebab Ono menyinggung, banyaknya orang yang hanya bermodal materi bisa menjadi anggota DPRD tanpa teruji perjuangannya untuk rakyat.
“Tetapi kalau misalnya saat ini di mana yang terpilih menjadi anggota DPR RI, DPRD provinsi DPRD kabupaten kota ini kan yang banyak duitnya, yang kadangkala mereka membeli suara rakyat. Maka itu dulu yang harus dievaluasi, yang harus dibenahi,” tegas Ono.
Karena itu, terkait isu gubernur dipilih oleh rakyat, Ono meminta ada kajian secara mendalam serta kesiapan dari partai politik untuk menempatkan kadernya yang benar-benar mewakili rakyat, bukan hanya mencari jabatan semata.
“Bagaimana partai-partai itu melakukan rekrutmen, melakukan kaderisasi yang ujungnya mereka yang telah direkrut dan di kader itu benar-benar juga mewakili rakyat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ono juga menyinggung soal sejarah demokrasi di Indonesia dimana kepada daerah dipilih oleh DPRD sebelum tahun 2005 lalu.
Namun sejak berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat.
“Kita pernah merasakan juga gubernur, bupati, walikota dipilih oleh DPRD, dengan isu bahwa waktu itu DPRD tidak mewakili rakyat sehingga tidak terpilih kepala daerah yang diinginkan rakyat. Maka terjadi gelombang aspirasi untuk merubah sistem pemilihan itu dipilih langsung oleh rakyat,” terangnya.
Ia menambahkan, pada saat itu Ibu Mega yang merupakan Presiden ke-5 sebagai tonggak bagaimana perubahan sistem demokrasi Indonesia dengan rakyat diberikan hak sepenuhnya untuk memilih.
Dengan isu yang kembali mencuat saat ini, Ono yakin PDI Perjuangan juga akan membuat kajian internal.
“Saya yakin DPP partai juga akan melakukan kajian untuk merespon hal ini,” tutup Ono.
