Menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024, anggota DPRD Jawa Barat, Christin Novalia Simanjuntak, SH., M.Kn., meminta pemerintah untuk memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok dan mengantisipasi potensi kelangkaan barang.
Menurutnya, momentum libur panjang sering kali disertai lonjakan permintaan, yang dapat memicu kenaikan harga dan kekurangan pasokan.
“Kami mendesak pemerintah, terutama dinas terkait, untuk memantau dan menjaga ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat. Jangan sampai ada kelangkaan atau lonjakan harga yang membebani masyarakat, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru,” ujar Christin dalam pernyataannya, Sabtu (14/12/2024).
Christin juga menyoroti pentingnya pengawasan di pasar tradisional maupun modern. Ia meminta agar pemerintah daerah bekerja sama dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk memastikan harga kebutuhan pokok, seperti beras, minyak goreng, gula, dan daging, tetap stabil.
“Jika ditemukan lonjakan harga yang tidak wajar, pemerintah harus segera melakukan operasi pasar sebagai langkah intervensi. Stabilitas harga adalah prioritas, apalagi ini juga berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat kecil,” tegasnya.
Selain stabilitas harga, Christin menekankan pentingnya pengawasan terhadap rantai distribusi untuk mencegah penimbunan barang oleh oknum tidak bertanggung jawab. Ia meminta aparat penegak hukum dan dinas perdagangan untuk bertindak tegas terhadap praktik-praktik yang dapat mengganggu pasokan kebutuhan pokok.
“Jangan sampai ada pihak yang memanfaatkan situasi untuk mengambil keuntungan pribadi dengan menimbun barang. Pemerintah harus bertindak cepat jika menemukan indikasi seperti itu,” katanya.
Christin mengingatkan bahwa libur Nataru adalah waktu bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan merayakan akhir tahun dengan sukacita. Karena itu, ia berharap pemerintah dapat memberikan rasa aman, terutama terkait akses kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau.
“Libur Nataru seharusnya menjadi momen kebahagiaan, bukan kekhawatiran karena harga sembako melambung atau barang menjadi langka. Pemerintah harus memastikan hal itu tidak terjadi,” tutupnya.
Sumber : Hasanah.id
