Persoalan lingkungan hidup dan sumberdaya air di wilayah perkotaan yang ada di Jawa Barat dirasakan semakin berat. Seperti yang kini terjadi di wilayah metropolitan seperti Bandung Raya atau di kota-kota wilayah barat Jawa Barat yaitu Jabodetabek.
Masalah tersebut apabila tidak segera ditangani akan mendatangkan bencana lingkungan di kemudian hari termasuk merosotnya derajat kesehatan penduduk dan bencana lainnya.
Hal tersebut disampaikan anggota Komisi IV DPRD Jabar, Hj. Iis Turniasih saat dikonfirmasi setelah menggelar Sosialisasi Penyebarluasan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomer 5 Tahun 215 tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup.
“Masalah pencemaran lingkungan menjadi isu yang terus bergulir, bagaimana pengelolaan sumberdaya air, pemanfaatan kawasan hutan, pengelolaan dan pemanfaatan sampah hingga sejumlah bencana akibat merosotnya pengendalian lingkungan,” ungkap Iis Turniasih, saat dikonfirmasi, Sabtu 15 Juli 2023.
Menurut Legislator PDI Perjuangan asal Dapil X Jabar, Kabupaten Purwakarta dan Karawang ini menjelaskan, laju pembangunan hingga tahun 2023 masih tidak sejalan dengan pelestarian lingkungan.
Masih banyaknya alih fungsi lahan, hutan, dan konflik dengan warga menjadi catatan penting yang harus diselesaikan pemerintah dan elemen masyarakat yang ada di Jawa Barat.
“Kami apresiasi percepatan pembangunan yang dilakukan pemerintah provinsi Jawa Barat dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat seperti pembangunan infrastruktur, akan tetapi harus tetap dilakukan kajian dan evaluasi yang sistematis serta memahami fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup hingga pemerintahan paling bawah bahkan masyarakat, hal ini merupakan salah satu upaya mengendalikan potensi kerusakan lingkungan,” jelasnya.
Iis menambahkan, hadirnya Perda nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan jasa lingkungan hidup salah satu regulasi penting yang harus diketahui elemen masyarakat untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
“Perda ini bertujuan untuk mewujudkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat, menjamin perlindungan dan pemenuhan hak atas lingkungan hidup, melindungi dan meningkatkan kualitas lingkungan melalui pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan,” katanya.***
Sumber: Hasanah.id
