Anggota Komisi IV DPRD Jabar Hj. Iis Turniasih bersama rombongan melaksanakan monitoring Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Desa Cikoneng, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, Selasa, 20 Juni 2023.
Iis Turniasih mengecek secara langsung para penerima bantuan Rutilahu tahun anggaran 2023.
“Hari ini kami melaksanakan monitoring dan pengecekkan langsung kepada masyarakat para penerima manfaat program bantuan Rutilahu dari pemerintah provinsi Jawa Barat, dan kita temui sejumlah warga yang menerima sangat senang dengan adanya bantuan dari pemerintah sehingga rumah tinggalnya bisa kembali layak dihuni oleh keluarganya,” ujar Iis Turniasih, saat dikonfirmasi, Selasa 20 Juni 2023.
Iis mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mana pada tahun ini akan menambah kuota bantuan pembangunan rumah tinggal layak huni (Rutilahu) dari 10 ribu unit menjadi 11.400 unit.
Menurut Iis Turniasih, jumlah tersebut, diberikan dan dibagikan untuk semua penerima manfaat di Kota-Kabupaten yang ada di Jawa Barat seiring target pembangunan infrastruktur yang ingin dikejar pemerintah.
“Kita apresiasi adanya penambahan kuota dari pemerintah provinsi dalam upaya mengejar ketertinggalannya terutama bidang infrastruktur dalam hal ini bantuan pembangunan Rutilahu dari 10 ribu menjadi 11.400 unit penerima manfaat,” imbuhnya.
Meski demikian, politisi PDI Perjuangan asal Dapil X Jabar Kabupaten Purwakarta dan Karawang ini mengatakan jika program bantuan Rutilahu ini masih menyisakan persoalan yang cukup besar.
“Ketika kami melakukan kunjungan ke lapangan, memang masih banyak PR pemerintah dalam memaksimalkan bantuan Rutilahu seperti persyaratan administrasi antara lain pembuktian sertifikat tanah, kemudian faktor pembiayaan yang dirasakan masyarakat masih terlalu tinggi jika harus menambah biaya yang sekiranya masih kurang dari total biaya bantuan dari pemerintah,” jelasnya.
Iis Turniasih menambahkan jika di kabupaten Bandung sendiri masih ribuan jumlah rumah tinggal yang sangat butuh sentuhan pemerintah, akan tetapi kuota yang bisa diserap masih dibawah 10 persen dari total yang dibutuhkan.
“Realisasinya masih sangat jauh, persoalan seperti syarat administrasi biasanya menjadi kendala tersendiri, tetapi meski demikian kita patut bersyukur karena kuota penambahan ini ternyata bisa direalisasikan tahun 2023,” imbuhnya.
Ia berharap dari hasil penambahan kuota ini, Kabupaten Bandung memperoleh penambahan yang cukup signifikan.
“Semoga saja dalam pelaksanaannya bisa mengakomodir kebutuhan di kabupaten Bandung meskipun tidak harus semuanya,” pungkasnya.
Sumber : Hasanah.id
