INDRAMAYU – Berbagai pertanyaan dan informasi yang simpang siur terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indramayu Tahun 2023 kini terjawab sudah. Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil memastikan proses penyusunan RAPBD Kabupaten Indramayu Tahun 2023 sudah sesuai dengan ketentuan.
Dengan demikian, Bupati dan DPRD Kabupaten Indramayu tidak dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut disampaikan melalui surat nomor: 321/PW.02.02/INSPT tertanggal 12 Januari 2023 perihal Penyikapan terhadap Permasalahan RAPBD Kabupaten Indramayu Tahun 2023.
Atas dasar tersebut Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Indramayu, Tarmudi Atmaja mengapresiasi langkah antisipatif yang telah dilakukan oleh Bupati Indramayu Nina Agustina, sehingga tidak dapat disebutkan bahwa Kabupaten Indramayu tidak mempunyai RAPBD Tahun 2023.
Bupati Indramayu telah menyusun rancangan Perkada tentang APBD 2023 dan menyerahkannya kepada Gubernur melalui Surat Bupati tanggal 9 Desember 2022 dan diterima pada tanggal 13 Desember 2022.
Sebagai partai pengusung, kata Tarmudi Atmaja, Fraksi PDI Perjuangan selalu mendukung langkah yang dilakukan Bupati Indramayu Nina Agustina, untuk bersama-sama mewujudkan Indramayu Bermartabat.
“Atas nama Fraksi PDI Perjuangan DPRD Indramayu menyampaikan terima kasih kepada Bupati Indramayu Nina Agustina, yang telah berkoordinasi dengan seluruh steakholder sehingga RAPBD Kabupaten Indramayu tahun 2023 tidak diberikan sanksi,” paparnya, Sabtu (11/2/2023).
Dikatakannya, ini merupakan hasil kerja keras Bupati Nina Agustina atas komunikasi yang dibangun dengan Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan pihak Kementerian Dalam Negeri.
Tarmudi Atmaja menambahkan, sejak awal pembahasan Perda RAPBD, Bupati Nina juga mengikuti dengan serius. Terkait dengan ketidakhadirannya dalam beberapa sidang pembahasan di DPRD, lanjut Tarmudi, Bupati sudah ijin karena ada kegiatan lain dan untuk kehadiran di DPRD telah di wakilkan.
“Di Fraksi PDI Perjuangan, saat tidak ada kesepakatan soal Perda RAPBD, kita langsung lakukan komunikasi dan berkonsultasi dengan pimpinan DPRD juga berkoordinasi dengan Ibu Bupati untuk diteruskan ke Gubernur dan Kementerian Dalam Negeri. Alhamdulillah, hasilnya seperti yang kita harapkan bersama,” pungkasnya
Selain itu, Tarmudi Atmaja juga mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil yang menetapkan RABPD Kabupaten Indramayu 2023, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada sanksi untuk Kabupaten Indramayu.
Tarmudi Atmaja berharap, untuk RAPBD Tahun 2024 kedepan tidak terulang kembali kejadian seperti ini, sehingga Indramayu lebih kondusif dan lebih bermartabat sesuai Visi Misi Bupati Indramayu Hj Nina Agustina, S.H, M.H, CRA.
Seperti diketahui, dalam kronologi penyusunan RAPBD Kabupaten Indramayu Tahun 2023 yang ditandatangani oleh Inspektur Daerah Jawa Barat, Dr. Eni Rohyani, S.H, M.Hum menganalisa tidak terjadi pelanggaran yang dilakukan baik oleh Bupati Indramayu maupun DPRD Kabupaten Indramayu.
