KOTA BANDUNG,- Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono menyatakan, pihaknya mendorong pemerintah pusat untuk segera mencabut moratorium pembentukan Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) khusus untuk Jawa Barat.
Mengingat Jawa Barat memiliki berbagai masalah yang cukup pelik, mulai dari kemiskinan, infrastruktur, ekonomi, pendidikan hingga kesehatan.
Di Jawa Barat, ada delapan CDPOB. Hingga saat ini, pemerintah pusat baru mencabut moratorium DOB, untuk Papua.
Hal itu diungkap Ketua DPD PDI Perjuangan Jabar, Ono Surono usai dialog publik CDPOB di Kantor DPD PDI Perjuangan Jabar, Jalan Pelajar Pejuang, Selasa (24/1).
Dikatakan Ono, masalah ini telah melalui proses nan panjang dan telah ada aspirasi dari masyarakat, bahkan telah dibahas dari DPRD kabupaten/kota, disetujui kepala daerah, hingga diusulkan ke provinsi serta dibahas di DPRD Jabar bersama gubernur yang hasilnya direkomendasikan ke pemerintah pusat.
“Sehingga tentunya dengan apa yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan sekalian. Harus ada dorongan, harus ada kerja-kerja yang dilakukan agar pemerintah pusat pada akhirnya mencabut moratorium khusus untuk Jawa Barat,” kata Ono Surono.
Ono pun membandingkan dengan Jateng juga Jatim yang jumlah penduduknya lebih sedikit ketimbang Jabar. Untuk Jatim, sudah ada 38 kabupaten/kota, sedangkan Jateng sudah ada 34 kabupaten/kota. Kemudian, Jabar baru hanya 27 kabupaten/kota.
“Jadi, rumus mengelola pemerintahan dalam mengentaskan kemiskinan dan pemerataan pembangunan, rumusnya ya mendekatkan pelayanan ke masyarakat, dengan konsep pelayanan itu harus ada pembentukan DOB. PDI Perjuangan hari ini melakukan dialog publik ingin mendengar dari unsur pemerintah, hadir pula dari pemerintah provinsi Jabar, akademisi Tim Jabar Unpad, dan perwakilan delapan wilayah yang sudah ditetapkan bahwa Jabar sebagai calon DOB,” katanya.
Adapun ke delapan wilayah itu, antara lain Bogor Barat, Sukabumi Utara, Garut Selatan, Bogor Timur, Indramayu Barat, Cianjur Selatan, Tasikmalaya Selatan, dan Garut Utara.
Untuk mengawal pembentukan DOB ini, Ono pun mengatakan PDIP Jabar membentuk yang namanya Satgasus guna mengawal pergerakan hasil rekomendasi dari dialog publik hari ini yang diketuai oleh Bedi Budiman (Ketua Komisi I DPRD Jabar), dan sekretarisnya, Abdi Yuhana
“Tentu langkah awal kami merumuskan hasil dialog ini untuk membuat resume yang akan menjadi lampiran dalam surat DPD PDIP ke DPP PDI Perjuangan, ketua fraksi DPR RI, dan Ketua DPR RI, serta kementerian. DOB di Jabar ini menurut kami sangat urgen alias penting,” tandasnya. (*)
