Perempuan memiliki potensi luar biasa dalam memajukan bangsa di berbagai macam sektor. Potensi luar bisa tersebut perlu diberdayakan secara optimal. Meskipun perhatian pusat hingga daerah terkait anggaran responsive gender bisa dibilang masih setengah hati.
“Ini harus menjadi perhatian kita semua, ketika peraturan itu sudah ada maka kita harus berani menghitung sesuai data,” ujar Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Hj Ijah Hartini.
Lanjutnya menuturkan banyak faktor yang mempengaruhi kesenjangan gender terus terjadi, diantaranya dari kurangnya pemahaman akan gender pada pengambil keputusan, juga minimnya partisipasi perempuan dalam akses serta mendapatkan manfaat dari pembangunan yang ada.
“Jadi anggaran responsive gender itu buka sama rata dengan laki laki, misalkan laki laki 50 persen perempuan 50 persen, tapi perlu dilihat dulu kebutuhannya, sehingga kepentingan kita semua itu terpenuhi,”tuturnya.
Oleh karena itu, kita perlu memastikan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang setara dalam setiap sektor pembangunan agar semuanya terlibat dalam pembangunan nasional, mengakses, dan menerima manfaatnya.
“Maka, dibutuhkan kebijakan yang melihat kepada kebutuhan, pengalaman, permasalahan dan aspirasi setara antara perempuan dan laki-laki baik di pusat maupun daerah,”ujarnya.
Ijah mengungkapkan Responsive gender itu bukan hanya untuk kepentingan wanita saja, namun bagaimana kita kaum perempuan dapat memperjuangkan supaya perempuan itu dapat diberdayakan. Jadi bukan diberdayakan ketika akan ada pada perlakuan perlakuan yang tidak adil saja, tapi yang harus kita perjuangkan di seluruh aspek.
“Untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, perlu melakukan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam seluruh proses pembangunan nasional,”ungkapnya.
Kesetaraan gender sangat diperlukan untuk menentukan kemajuan bangsa masa kini dan masa depan. Terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak yang setara bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk baik laki-laki mupun perempuan. Sementara regulasi yang kita buat masih melihat kebutuhan dan pengalaman perempuan dan laki-laki itu sama, padahal tidak demikian.
“Kita harus menjadi inspirasi bahwa bukan kita yang ingin diperjuangkan oleh laki laki, tapi kita yang akan memperjuangkan untuk laki-laki gitu, Jadi laki-laki yang memperjuangkan kita, kita juga harus memperjuangkan laki-laki. Maka perempuan memiliki potensi yang luar biasa dan ini perlu diberdayakan secara optimal,”paparnya.
Memang secara kodrati perempuan punya pengalaman biologis yang berbeda dengan laki-laki. Namun kebijakan tersebut bukan yang hakiki, kaum perempuan lebih condong kepada kehidupan sosialnya. Makanya kesetaraan gender di Indonesia ini tidak pernah maju maju, salah satunya karena kendala budaya.
Perlu diketahui, dengan dikeluarkannya Inpres No 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, pemerintah telah menjadikan kesetaraan gender sebagai bagian integral dalam Pembangunan Nasional RPJMN IV, yaitu dari Tahun 2020 sampai dengan 2024 sebagai tahap akhir RPJMN 2022 – 2025 yang merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju.
“Diharapkan kedepan tercipta strategis adanya keadilan bagi perempuan dan laki laki dalam mengakses, berpartisipasi mengambil keputusan hingga menikmati manfaat dari pembangunan secara merata dan menjawab semua kebutuhan praktis dan strategisnya. Dengan demikian akan terwujud kesetaraan bagi perempuan dan laki laki dalam pembangunan dan kehidupan bermasyarakat,”pungkasnya.
Sumber: Hasanah.id
