Wakil Ketua DPRD Jabar, Dr. Hj. Ineu Purwadewi Sundari, S.Sos., M.m. mengajak kaum perempuan untuk melek politik dan hukum sehingga kelak akan muncul srikandi-srikandi yang akan menjadi calon pemimpin di berbagai bidang.
Menurut Ineu, partisipasi perempuan dalam politik sangatlah penting. Sebab, keberadaan mereka dapat mendorong meningkatkan kesejahteraan kelompok perempuan dengan mewakili, mengawal dan mempengaruhi agenda dan proses pembuatan kebijakan, serta turut serta dalam proses pembangunan.
“Namun dalam praktiknya representasi politik perempuan di parlemen masih di bawah target kuota 30%,” ungkap Ineu Purwadewi pada acara pendidikan politik “Meningkatkan Kemandirian Perempuan Politik Dalam Pencapaian Peran di Legislatif” di Hotel Horison, Bandung, Rabu, 23 November 2022.
Ineu mengutip hasil survei Women Research Institute (WRI) yang menyatakan bahwa masyarakat Indonesia setuju jika perempuan dan laki-laki diberikan kesempatan yang sama untuk terlibat di bidang politik.
“Namun partisipasi perempuan Indonesia dalam Parlemen masih sangat rendah. Menurut data dari World Bank (2019), negara Indonesia menduduki peringkat ke-7 se-Asia Tenggara untuk keterwakilan perempuan di parlemen,” jelasnya, mengutip TimesIndonesia.co.id.
Ineu menjelaskan, rendahnya angka keterwakilan perempuan di parlemen sedikit banyak berpengaruh terhadap isu kebijakan terkait kesetaraan gender dan belum mampu merespons masalah utama yang dihadapi oleh perempuan.
“Jika maskulinitas ini masih terus dibiarkan maka kaum perempuan tidak akan pernah bisa untuk dilibatkan di setiap pengambilan keputusan yang bisa berpengaruh untuk kemajuan bangsa indonesia. Perempuan juga bisa untuk masuk di panggung politik jika mereka diberikan kesempatan,” paparnya.
Ineu menjelaskan, partisipasi perempuan dalam politik khususnya dalam pengambilan keputusan, menjadi ukuran bagaimana demokrasi berjalan. Kaum perempuan harus bisa menyampaikan bahwa partisipasinya dalam politik adalah keharusan.
“Perempuan dalam politik bisa menjadi pengawal dalam diskusi politik. Perempuan memiliki kapasitas yang bisa menjadi filter dan juru damai manakala terjadi konflik,” ujar Ieu.
Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, perempuan adalah pihak yang paling mengetahui kebutuhan, permasalahan, dan solusi dari isu-isu yang dihadapi oleh kaumnya sendiri.
Oleh karenanya, kepemimpinan dan pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan menjadi sangat penting.
“Minimnya keterwakilan perempuan sebagai pemimpin membuat organisasi maupun institusi kurang memiliki sudut pandang perempuan, sehingga secara tidak langsung juga berpengaruh pada penyusunan kebijakan yg berpihak pada perempuan dan berdampak pada rendahnya indeks kesetaraan gender,” paparnya.
Ineu menjelaskan, kiprah perempuan dalam sejarah perjuangan dan politik Indonesia sudah tertulis dengan tinta emas. Di Indonesia sejak reformasi, partisipasi politik perempuan khususnya keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan menjadi agenda penting pemerintah dan legislatif. Berbagai kebijakan afirmasi dan penguatan terus diupayakan.
Dalam demokrasi inklusif, lanjutnya, masyarakat sebagai salah satu pilar penting demokrasi mempunyai peranan yang sangat penting untuk mewujudkan partisipasi politik perempuan yang lebih luas dan bermakna.
“Perempuan politik yang mandiri harus masuk dalam sistem agar perempuan dapat memperjuangkan apa yang menjadi pilihannya, mempunyai visi bersama untuk meningkatkan peran perempuan di bidang politik, berani mengambil peran dan membawa perubahan, harus ada tekad untuk maju, serta berani bicara dan mengambil keputusan,” paparnya.
Kemudian, apa yang harus dilakukan? Ineu menegaskan perlu adanya pendidikan politik bagi perempuan, penguatan dan pemberdayaan ekonomi perempuan, konsolidasi diantara jejaring perempuan.
“Selain itu, penguatan regulasi yang berperspektif gender, gerakan bersama dengan mengesampingkan sekat-sekat sosial, politik, agama, pendidikan dan latar belakang budaya, dan lainnya,” papar Ineu.
Sumber: hasanah.id
