DPD PDI Perjuangan Jawa Barat menyelenggarakan Rapat Kordinasi Wilayah (Rakorwi) zona IV. Acara di selenggarakan di Hall Apita Cirebon yang di ikuti oleh 6 utusan Daerah dari Kab. Cirebon, Kota Cirebon, Indramayu, Sumedang, Subang dan Majalengka, Senin (29/8).
Acara dibuka oleh Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono dan dihadiri oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Sukur Nababan, Jajaran DPD, Ketua DPC dari 6 Daerah di zona IV, utusan KSB PAC se-zona IV, hadir pula anggota DPR-RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten dari 6 Daerah.
Rakor tersebut merekomendasikan 13 poin kesepakatan salah satunya adalah tegas menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.
Penolakan tersebut disampaikan oleh Sekertaris DPD PDI Perjuangan Jabar Ir. Ketut Sustiawan dihadapan peserta Rakor, dan diterima oleh mayoritas utusan dalam Rakor.
Alasan penolakan kenaikan harga BBM karena BBM jenis Pertalite dan Solar adalah BBM yang paling banyak dikonsumsi oleh publik kelas menengah kebawah.
Menurut pria yang akrab di sapa Kang Ketut tersebut, jika BBM Pertalite dan Solar jadi di naikan, maka akan menambah beban biaya distribusi kebutuhan bahan pokok ke berbagai Daerah, dan akan memicu kenaikan kebutuhan pokok warga.
”Penolakan kenaikan harga BBM tersebut akan kami sampaikan kepada Presiden Jokowi, sebagai bentuk komitmen PDI Perjuangan dalam membela wong cilik, ” terangnya.
”PDI Perjuangan menolak kenaikan harga BBM itu bukan saja saat PDI Perjuangan sedang tidak berkuasa, akan tetapi saat berkuasapun kami tetap menolak jika memang kenaikan tersebut akan membebani ekonominya wong cilik,” pungkas Kang Ketut. (*)
