Anggota DPRD Jawa Barat (Jabar) Waras Wasisto soroti minimnya bangunan SMA Negeri atau sederajat di kota Depok, Jabar.
Untuk itu, perlu campur tangan dari Pemkot Depok.
“Dalam hal ini pengadaan lahan untuk lokasi dibangunnya sekolah, khususnya SMA Negeri atau sederajat,” tutur Waras Wasisto kepada Radar Depok.
Hal tersebut, sambung Wakil Rakyat dari Dapil Jabar 8 (Kota Depok-Kota Bekasi) ini, menjadi pekerjaan rumah bagi pemangku kebijakan. Terlebih, kewenangan sekolah negeri di Depok berbeda, yakni SD hingga SMP Negeri kewenangannya Pemkot Depok melalui Dinas Pendidikan (Disdik).
“Sedangkan, SMA negeri atau sederajat merupakan wewenang Disdik Provinsi Jawa Barat melalui Kantor Cabang Disdik (KCD) Depok-Bogor,” bebernya.
Namun, lanjut Waras Wasisto, jika ada lahan, maka Pemkot Depok bisa mengajukan anggaran pembangunannya ke Pemprov Jabar. Tidak hanya dari Pemkot saja, tapi dari pihak ketiga atau swasta yang menghibahkan lahannya untuk dibangun sekolah.
“Seperti SMA 20 dan lainnya,” ujar Waras.
Dewan berkulit hitam manis ini pun berjanji, jika ada lahan yang bisa dibangun untuk sekolah negeri, khususnya SMA Negeri, pihaknya kemudian akan melakukan tindakan selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti rencana pembangunan sekolah.
“Ya nanti kami tinggal survei kemudian dianggarkan di APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) berikutnya,” kata Waras.
Untuk itu, Waras Wasisto menegaskan bahwa keterlibatan Pemkot Depok sangatlah dibutuhkan demi tercapainya pembangunan SMA Negeri atau sederajat.
Sebab, lanjutnya, tidak memungkinkan bagi DPRD Jabar maupun pihak KCD untuk menetapkan lokasi mana yang akan dipilih untuk membangun sekolah.
“Kami di DPRD Jabar ataupun KCD tidak mungkin hafal wilayah Depok, yang ada paling melakukan monitoring ke SMA/SMK Negeri. Belum tentu dia pernah lihat lahan kosong di mana gitu, kan artiny harus ada masukan juga dari Pemkot Depok,” ucap Waras.
Sumber: gesuri.id
