Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono menyarankan agar Gubernur Jawa Barat fokus menjalankan program bantuan sosial dan membuat program prioritas yang dapat mendorong rakyat untuk dapat penghasilan yang lebih besar.
Sehingga, kata Ono, seyogyanya APBD Jawa Barat tidak lagi dialokasikan membangun infrastruktur yang tidak penting.
“Contohnya seperti anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional yang lebih banyak membangun cretive centre, pusat budaya, alun-alun sampai pagar-pagar bangunan. Hampir tidak ada peranannya,” tegas anggota Komisi IV DPR RI ini dalam keterangannya, Kamis (7/4).
Menurut Ono, berdasarkan surat Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Wakil Presiden nomor : B-38/KSN/SWP/KK.04.01/02/2022 tertanggal 25 Februari 2022 terdapat 17 Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang menjadi Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim Tahun 2022.
17 Kota/Kabupaten ini yakni Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon Kabupaten Majalengka.
Kemudian Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Depok dan Kota Tasikmalaya.
“Sehingga bila dibandingkan tahun 2021 yang hanya 5 Kabupaten (Cianjur, Bandung, Karawang, Kuningan dan Indramayu) maka ada tambahan 12 Kabupaten/Kota yang menjadi prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ektrem di Jawa Barat,” tegasnya.
Ono bertutur Pemerintah Pusat sudah menggulirkan berbagai macam paket bantuan sosial yang diintegrasikan dengan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
“Bukan hanya memanfaatkan APBN saja tetapi juga mendorong sumber-sumber pendanaan lainnya dialokasikan untuk program bantuan sosial, seperti dana desa. Lalu, apa yang sudah dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat ?” ujar Ono.
Ia berkesimpulan bahwa tidak ada program di Jawa Barat yang efektif langsung memberikan solusi bagi kemiskinan apalagi yang ekstrim
Disisi lain, kata dia
program bantuan sosial sangat kecil anggarannya sehingga hanya berdampak sesaat.
Begitu pula, ungkap Ono, dengan program yang seharusnya dapat mendorong peningkatan ekonomi rakyat, seperti OPOP, ternyata penyerapannya dibawah 50 persen.
Kemudian Program Petani Milenial dari target 5.000 orang petani ternyata hanya 600 orang.
“Saya sarankan Pak Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil fokus dulu bersama-sama Presiden dalam menangani kemiskinan di Jawa Barat. Buatlah program kerakyatan yang langsung dapat dirasakan rakyat. Bantulah Bupati dan Walikota di 17 Kabupaten/Kota dari mulai pendataan kantong-kantong kemiskinan dan kelompok sasaran masyarakat sampai dengan mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan rakyat serta menurunkan kantong-kantong kemiskinan,” tegasnya. (*)
