KARAWANG – Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Karawang dari Fraksi PDI Perjuangan Natala Sumedha mengkritisi beberapa capaian tahun 2021, saat mengikuti Rapat Evaluasi terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Karawang tahun 2021 yang merupakan capaian RPJMD Periode 2017 – 2021 yang menjadi transisi RPJMD lama ke RPJMD baru dengan Bupati yang sama tetapi beda Wakil Bupatinya.
Rapat tersebut dihadiri oleh TAPD , Distan , lingkup setda , DPMD , BJB dan BUMD (PDAM dan PT. LKM yang digelar secara maraton dari pagi hari hingga dini hari.
Saat dikonfirmasi Natala Sumedha yang merupakan sekretaris Fraksi PDI Perjuangan mengatakan bahwa apa yang di sampaikan dari LKPJ Bupati Karawang tahun 2021 belum mencapai target , contohnya IPM 2021 tidak mencapai target selain itu naiknya prosentase penduduk miskin.
“Apalagi Indeks Kinerja Utama (IKU) secara kumulatif tidak tercapai terutama untuk kategori IKU terkait Gender dimana setiap tahun prosentasenya terus menurun. Padahal Bupati kita seorang Perempuan dimana Pemkab Karawang hanya punya satu kepala dinas perempuan,” jelas Natala Sumedha.
Selain itu jelas Politisi PDI Perjuangan ini, tidak tercapainya indeks kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang, bahkan terkait UMKM Sehat pun belum mencapai Indek Kinerja Utama.
Lebih jauh dikatakan sekretaris Fraksi PDI Perjuangan, pihaknya mempertanyakan terkait prestasi yg dicapai sebagai TOP Pembina BUMD Award 2021. Padahal ada salah satu BUMD kita yaitu PT. LKM yang sering diajak oleh Bupati pada tahun-tahun yang lalu saat kegiatan Paten.
“Padahal jelas PT LKM yang saat itu digadang gadang untuk memerangi “Bank Emok” . Namun ternyata kondisi keuangan PT. LKM ini beberapa tahun terakhir kurang sehat dan laporan keuangannya masih un auditte yang dijanjikan akhir bulan ini laporan auditnya bisa di serahkan ke Pemkab,” tambah Natala.
Kalau saya melihat realisasi kata Natala, anggarannya rata-rata dinas dan OPD terserap diatas 95 % tapi uang yang dikeluarkan menurutnya tidak berbanding lurus dengan pencapaian janji Bupati yang dituangkan dalam RPJMD tersebut. Ketika saya tanya selalu jawaban konsentrasinya terbagi 2 dengan penanganan Covid-19.
“Padahal kita tahu juga 2021 bulan Juni hingga Agustus 2021 Karawang masuk Zona Hitam , tapi anehnya urusan PAD mereka dengan bangganya bisa bilang target tercapai lebih dari 100 persen , walaupun pencapaian itu karena target awalnya sempat minta diturunkan di perubahan anggaran,” tandasnya.
Belum lagi kalai kita melihat secara fisik infrastruktur jalan hingga kepelosok desa banyak yang rusak berat.
“Apakah kalau seperti ini janji ketika diucapkan dalam kampanye dianggap berhasil !!,” pungkasnya.
Sumber :
