Pembangunan infrastruktur di Jawa Barat adalah kunci penting mengejar target peningkatan ekonomi masyarakat Jawa Barat beberapa tahun kedepan.
Pembangunan infrastruktur harus merata di seluruh wilayah agar konektivitas ekonomi bisa terbangun dengan baik.
APBD 2022 sejatinya haruslah dialokasikan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, termasuk pembangunan infrastruktur.
Dengan demikian, mengingat tujuan mulia tersebut, alangkah baiknya jika belanja dialokasikan untuk memberi pelayanan prima.
Sementara anggaran infrastruktur pada APBD 2022 Pemprov Jabar dinilai tidak memadai untuk kebutuhan masyarakat.
Hal ini disampaikan anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat, Hj. Iis Turniasih dari Fraksi PDI Perjuangan.
“Pada masa pandemi banyak sekali infrastruktur yang terbengkalai, padahal itu untuk kebutuhan masyarakat juga,” ujar Iis Turniasih.
Menurut Politisi PDI Perjuangan asal Dapil Jabar X Kabupaten Karawang-Purwakarta ini, kondisi infrastruktur seperti jalan umum, bahkan di perbatasan sangat mengkhawatirkan, seperti PJU, marka jalan dan beberapa penunjang lainnya.
“Ketika reses kemarin, saat mengunjungi masyarakat, banyak ditemukan infrastruktur vital seperti jalan berlubang, penerangan jalan dll yang memang harus segera ditangani, aspirasi masyarakat pun mayoritas menyikapi kondisi infrastuktur yang buruk untuk segera diperbaiki,” tegasnya.
Iis mengaku khawatir jika masyarakat melintasi jalan-jalan tersebut di malam hari terlebih sekarang sedang musim hujan bisa membahayakan masyarakat.
“Buruknya kondisi infrastruktur terjadi di hampir semua titik di perbatasan. Baik itu di kawasan Jabar Selatan dan di kawasan lainnya,” tambah Iis.
Iis menyebut, anggaran yang dialokasikan untuk mitra kerja komisi IV memang tidak banyak.
Di sisi lain, Ia berharap pihak terkait terutama TAPD bisa melakukan penganggaran dengan cerdas dan cermat. Harus bisa menentukan mana yang lebih prioritas.
“Kalau untuk anggaran Pendidikan dan Kesehatan, memang sudah diplot 20 persen dan 10 persen. Namun untuk alokasi anggaran yang lain, saya harap bisa lebih cermat dalam pengalokasiannya,” papar Iis.
Iis menyebutkan, sangat tidak bijak di tengah pandemi dan pengurangan anggaran di sektor infrastruktur yang dianggap krusial. Namun untuk pembangunan di sektor lain malah diprioritaskan.
Ia mencontohkan, pembangunan alun-alun Karawang, yang sebenarnya dibangun di atas lahan milik Pemkab Karawang.
“Jangan melakukan pembangunan yang melukai hati rakyat,” pungkasnya.
Sumber: hasanah.id
