Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat resmi melakukan regenerasi kepengurusan.
Hal ini merupakan tindaklanjut dari Surat Pimpinan DPRD Jabar No. 162.4/4054.DPRD/PRSD dan PUU/2021 tanggal 20 Desember dan Surat DPD PDI Perjuangan Jabar No.2166/IN/DPD-26/1/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang usulan perubahan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), Komisi, Banmus, Banggar, Bapemperda dan Badan Kehormatan.
M Jaenudin didapuk sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan menggantikan Memo Hermawan.
Wakil Ketua dijabat R. Yunandar Rukhiadi Eka Perwira dan Sekretaris Bambang Mujiarto.
Sementara Nia Purnakania menjabat sebagai Wakil Sekretaris dan Asyanti Rozana Thalib sebagai Bendahara.
“Kami mendapat tugas lumayan berat dari partai dan ini betul-betul akan kami jalankan dengan baik. Saya kira tugas berat ini akan menjadi ringan apabila dilaksanakan bergotong-royong kemudian kolektif kolegial pimpinan dan anggota Fraksi PDI Perjuangan Jabar,” kata Jaenudin usai rapat paripurna DPRD Jawa Barat, Selasa (4/12).
Jaenudin mengatakan pihaknya akan melanjutkan program-program pimpinan fraksi yang terdahulu.
Terlebih, kepengurusan saat ini tidak berdiri sendiri tapi memiliki 2 dewan penasehat yakni Ineu Purwadewi Sundari yang juga Wakil Ketua DPRD serta Ketua Fraksi sebelumnya, Memo Hermawan.
Sementara untuk pimpinan Komisi dari F-PDIP adalah Bedi Budiman yang menjabat Ketua Komisi I dan Sekretaris Komisi II R. Yunandar Eka Perwira.
“Tentunya nanti kita akan bermusyawarah dengan seluruh anggota fraksi apalagi kita memiliki sejumlah agenda untuk tahun 2022 diantaranya lahirnya Undang-undang tentang Badan Riset Nasional,” bebernya.
Jaenudin menegaskan F-PDIP akan mendorong Pemprov Jabar untuk bisa membumikan UU Badan Riset Nasional di Jabar untuk memotivasi seluruh sumber daya manusia yang ada di Jawa Barat.
Jaenudin menambahkan F-PDIP juga akan berkoordinasi dengan pimpinan fraksi partai lain untuk mendorong dan program yang pro kerakyatan terutama pasca pandemi ini.
“Meski sudah mereda tapi tahun 2022 ini pandemi covid-19 belum usai. Karena itulah koordinasi dengan fraksi partai lain maupun dengan eksekutif sangat diperlukan,” tandas Jaenudin. (*)
