Masih tingginya angka stunting di Indonesia termasuk di Provinsi Jawa Barat menjadi perhatian serius pemerintah. Sehingga, upaya untuk menurunkan angka stunting terus dilakukan oleh berbagai pihak terkait termasuk peran serta legislatif, tak terkecuali DPRD Jabar, ke berbagai elemen masyarakat.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Jabar, Dr Hj Ineu Purwadewi Sundari, SSos, MM kepada wartawan seusai kegiatan Reses Sidang I di GOR Desa Cisempur, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Kamis (2/12/2021).
“Stunting adalah kondisi yang ditandai ketika panjang atau tinggi badan anak kurang jika dibandingkan dengan anak normal seusianya. Stunting merupakan kondisi di mana anak mengalami gangguan pertumbuhan sehingga menyebabkan tubuhnya lebih pendek ketimbang teman-teman seusianya dan memiliki penyebab utama kekurangan nutrisi,” terangnya.
Ia mengatakan, melalui reses yang dihadiri juga oleh Camat Jatinangor dan Kades Cisempur tersebut, tentu pihaknya menampung aspirasi dari masyarakat.
“Hari ini memang saya mengkhususkan reses untuk bertemu dengan ibu hamil, ibu menyusui, orang tua, orang muda. Supaya ada kesadaran untuk menjaga anaknya terhindar dari stunting,” paparnya.
Intinya, semua pihak harus bersama-sama melawan stunting. Ineu berharap, selain sosialisasi juga ada Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur stunting. “Kemudian partisipasi pemerintah daerah terhadap penanganan stunting ini harus berjalan maksimal,” ujarnya.
Ia menuturkan, stunting dimulai sejak terjadinya pembuahan sel telur oleh sperma. Jika orang tua mengalami kekurangan gizi, berpotensi mempengaruhi proses tumbuh kembang embrio sejak hari pertama sampai 38 minggu di dalam rahim.
“Bisa juga kebiasaan merokok yang bisa menyebabkan gangguan tumbuh kembang otak bayi di dalam kandungan,” ujarnya.
Hasil rapat terbatas (ratas), imbuh Ineu, pemerintah telah menargetkan program penurunan stunting guna mencapai Indonesia emas di tahun 2045 mendatang. Paling tidak, minimal di tahun 2022 nanti, angka penurunan stunting bisa lebih kelihatan dari tahun sebelumnya.
“Kondisi stunting di Jabar berdasarkan hasil survei pada tahun 2009 lalu, berhasil menurun di angka 35,3 Persen. Pada 2018 mencapai 21,1 Persen, dan pada tahun 2019 mencapai 26.2 persen,” ujarnya.
Dia berharap, Sumedang harus bisa turun tingkat stuntingnya pada tahun 2024 dengan zero persen. Mengingat, Pemkab Sumedang telah gencar gencarnya melaksanakan sosialisasi penanganan stunting. Tentunya dalam 2 tahun ke depan ini kan harus ada lonjakan kinerja yang betul-betul bisa dilakukan secara bersama-sama di Jabar.
“Selain fokus ke perencanaan dan anggaran, tentunya harus melakukan kerjasama dengan berbagai stakeholder terkait secara pentahelix. Kemudian dengan media, akademisi semua kita melakukan kerjasama dalam rangka penurunan angka stunting di Jabar,” ujarnya.
Ineu menambahkan, tujuan Reses tersebut, selain menyerap aspirasi juga menyiapkan diri supaya nanti menciptakan anak-anak sumber daya manusia yang betul-betul berkualitas dan terbebas dari stunting.
“Tadi juga ada inovasi terkait dengan daun kelor yang banyak manfaatnya dijadikan serbuk untuk menghindari stunting. Kebetulan, saat ini dirinya telah menjalin kerja sama dengan Komunitas Halo Puan dan juga ada Kepala Puskesmas sebagai narasumbernya,” ujar Ineu.
Pihaknya melibatkan Puskesmas supaya masyarakat secara teratur menimbang anaknya memeriksakan kesehatan anaknya ke Posyandu dan Puskesmas sehingga betul-betul bisa terhindar dari stunting.
“Jika terdeteksi sejak dini, Insya Allah stunting ini tidak akan mengenai anak anak kita,” pungkas Anggota DPRD Jabar tersebut dalam reses di Kabupaten Sumedang.
Sumber: timesindonesia.co.id
