Anggota DPRD Jawa Barat (Jabar) Abdy Yuhana memaparkan pandangannya soal formulasi kebijakan publik.
Hal itu dipaparkan Abdy ketika berbicara sebagai tamu dalam mata kuliah Formulasi Kebijakan Publik di FISIP Universitas Parahyangan Bandung, baru-baru ini.
Dengan mengutip pendapat beberapa pakar dan akademisi, Abdy menyatakan Formulasi kebijakan merupakan tahap yang terjadi setelah isu atau permasalahan publik diagendakan.
Formulasi dilakukan, guna memecahkan berbagai permasalahan publik tersebut.
“Hasil yang diharapkan dalam formulasi kebijakan adalah solusi terhadap masalah publik,” ujar Abdy.
“Formulasi kebijakan akan berkaitan dengan beberapa hal yaitu cara bagaimana suatu masalah, terutama
masalah publik memperoleh perhatian dari para pembuat kebijakan, cara bagaimana merumuskan usulan-usulan untuk menanggapi masalah tertentu yang timbul, serta cara bagaimana memilih salah satu alternatif untuk mengatasi masalah publik,” lanjut Politisi PDI Perjuangan itu.
Terkait tahapan formulasi kebijakan publik, Abdy memaparkan mengenali dan merumuskan masalah merupakan langkah yang paling fundamental dalam perumusan kebijakan.
Dan untuk dapat merumuskan kebijakan dengan baik, maka masalah-masalah publik harus dikenali dan didefinisikan dengan baik pula.
“Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk memecahkan masalah yang ada dalam masyarakat,” ujar Abdy
“Namun tidak semua masalah publik akan masuk ke dalam agenda kebijakan. Masalah-masalah tersebut saling berkompetisi antara satu dengan yang lain. Hanya masalah-masalah tertentu yang pada akhirnya akan masuk ke dalam agenda kebijakan,” papar Alumni GMNI itu.
Abdy melanjutkan, suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti misalnya apakah masalah tersebut mempunyai dampak yang besar bagi masyarakat dan membutuhkan penanganan yang harus segera dilakukan.
Pada fase ini, pemerintah berupaya menyusun sejumlah agenda penting yang perlu dibahas dan selanjutnya
dijadikan materi pokok perumusan kebijakan publik.
Setelah masalah-masalah publik didefenisikan dengan baik dan para perumus kebijakan sepakat untuk memasukkan masalah tersebut ke dalam agenda kebijakan, maka langkah selanjutnya adalah membuat
pemecahan masalah.
“Disini para perumus kebijakan akan berhadapan dengan alternatif-alternatif kebijakan yang dapat diambil untuk memecahkan masalah tersebut. Pada tahap ini para perumus kebijakan akan dihadapkan pada pertarungan kepentingan antar berbagai aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan,” ungkap Abdy.
Abdy melanjutkan, setelah salah satu dari sekian alternatif kebijakan diputuskan diambil sebagai cara untuk memecahkan masalah kebijakan, maka tahap paling akhir dalam pembentukan kebijakan adalah menetapkan kebijakan yang dipilih tersebut sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
“Alternatif kebijakan yang diambil pada dasarnya merupakan kompromi dari berbagai kelompok kepentingan yang terlibat dalam pembentukan kebijakan tersebut,” ujar Ketua PA GMNI Jawa Barat tersebut.
Sumber: gesuri.id
