BANDUNG,- Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Bedi Budiman menilai pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022 tidak berpihak pada pelayanan publik.
Politisi PDI Perjuangan ini meminta agar perencanaan anggaran secara keseluruhan pada masing-masing OPD harus sesuai dengan struktur anggaran dan proprsional.
“Perencanaan penganggaran ini harusnya berpihak pada pelayanan publik. Harusnya dengan anggaran yang minim akibat pengurangan pendapatan bahwa target utama dari kinerja pemerintahan bisa tercapai,” beber Bedi di Intercontinental Hotel Dago Pakar, Kabupaten Bandung, Rabu, (17/11).
Ia mewanti-wanti jangan sampai ada OPD tidak bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan utama akibat adanya pengurangan anggaran. Menurutnya, anggaran pokok (fixcost) harus dipastikan dulu agar rencana kegiatan tersebut dapat dilaksanakan.
“Contohnya, gaji karyawan, honorer disaat situasi seperti ini justru malah diberhentikan. Itu tidak bijak, dan dampaknya nanti terhadap pelayanan. Sehingga penyerapan anggaran pun tidak tercapai,” tandasnya. (*)
