DPP PDI Perjuangan melakukan konsolidasi dan kaderisasi berjenjang secara terus menerus dan memperkuat disiplin kader dalam rangka meningkatkan kualitas kepemimpinan kader.
Hal itu diwujudkan salah satunya lewat Pendidikan Kader Nasional (PKN) DPP PDI Perjuangan di Gedung Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (15/11).
“Sekarang momentum bagi kita untuk terus meningkatkan kualitas kepemimpinan kader-kader partai agar ideologis dan memiliki kemampuan teknokratis, agar mumpuni, mempunyai kepekaan terhadap lingkungan, agar punya tanggungjawab terhadap sosial, dan sekaligus mempunyai energi pergerakan dalam membangun political network; jejaring Partai rakyat. Partai juga membangun kesadaran kader untuk terus bergerak ke bawah, memahami keseluruhan dinamika kehidupan di akar rumout dan mencari solusi melalui kepeloporan kader Partai. Berbagai kesadaran ini harus kita bangun selama kaderisasi. Syaratnya adalah kedisiplinan dari peserta,” ujar Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat membuka acara, dalam keterangan persnya.
Rencananya, Ketua Umum PDI Perjuangan Prof. Dr. (H.C) Megawati Soekarnoputri akan memberikan pengarahan kepada peserta PKN.
“Kita akan mendengar bersama arahan dari ketua umum kita ibu Megawati sekaligus membuka kaderisasi tingkat nasional ini pada pukul 15.00 WIB nanti,” kata Hasto.
Hasto didampingi sejumlah Ketua DPP PDI Perjuangan seperti Djarot Saiful Hidayat, Komaruddin Watubun, Hamka Haq, Ketua Badiklatpus Daryatmo Mardiyanto dan sejumlah Ketua DPP PDI Perjuangan yang mengikuti secara daring.
Hasto memaparkan banyak hal yang mau diajarkan di PKN ini. Arahnya adalah proses kaderisasi yang harus membangun seluruh aspek kepemimpinan baik yang ditugaskan di Partai, di lembaga eksekutif, legislatif, maupun di lembaga sosial kemasyarakatan. Hasto juga menegaskan pesan Ibu Megawati Soekarnoputri bahwa kader itu adalah bingkai yang membuat partai ini kokoh dan solid bergerak.
Di dalam PKN, peserta akan belajar dan ditanamkan sikap tetang pentingnya disiplin, pentingya pemahaman terhadap sistem dan teori politik, sejarah perjuangan bangsa, potensi ancaman yang dihadapi bangsa ke depan.
“Itu menjadi sejumlah materi yang akan disampaikan di PKN, selain hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan Partai berdasarkan Trisakti Bung Karno,” imbuh Hasto.
Kepada 77 peserta PKN yang merupakan perwakilan dari 34 pengurus DPD PDI Perjuangan tingkat provinsi, Hasto sempat memaparkan sejarah perjuangan PDI yang kemudian berubah menjadi PDI Perjuangan.
Disebutnya, selama 32 tahun Orde Baru, PDI hanya menjadi ornamen demokrasi.
“Itu sering sekali disebut oleh almarhum Bapak Sutjipto Sekjen PDI pada 2000 dan 2005. Sebagai ornamen demokrasi tentu saja kita tidak diberikan tuang sebagai partai politik yang menjalankan fungsi rekruitmen politik. Kaderisasi apalagi. tidak boleh saat itu. Selama 32 tahun, hanya satu kali kaderisasi di tingkat nasional. Itulah ketika kita menjadi ornamen demokrasi. Tidak pernah ada kaderisasi, yang ada di dalam sejarah partai bagaimana kita diintervensi oleh kekuasaan,” beber Hasto.
Bahkan, dalam setiap kongres partai selalu ada intervensi kekuasaan. Tapi hebatnya, di tengah-tengah intervensi kekuasaan itu, muncul kesadaran saat itu dari tokoh-tokoh senior PDI yang menegaskan pentingnya konsolidasi ideologi, sedang perlawanan yang dilakukan adalah perlawanan terhadap nilai yang dikeramatkan Pak Harto yakni keharmonian dan stabilitas politik.
“Kita tak mampu melawan kekuasaan yang sangat otoriter itu, maka yang kita lawan nilai-nilai keharmonian yang dikeramatkan oleh Pak Harto. Terbukti atas intervensi yang dilakukan, Presiden, para menteri di bidang politik, Panglima ABRI hingga struktur pemerintahan yang paling bawah tidak mampu meredam konflik yang berasal dari intervensi kekuasaan mereka sendiri,” urai Hasto.
Ditambahkan Hasto, PDI Perjuangan memiliki sejarah yang panjang. Dalam sejarah itu, modal PDI Perjuangan adalah persatuan dengan rakyat.
“Jadi kaderisasi ini baru berhasil apabila seluruh peserta memiliki daya juang untuk menyatu dengan rakyat,” pungkasnya.
Sumber: gesuri.id
