Dalam rangka koordinasi dan konsolidasi menyongsong persiapan Pemilu 2024, KPU Kabupaten Bandung melaksanakan kunjungan kerja ke DPC PDIP Kabupaten Bandung, Rabu (10/11).
Ketua DPC PDIP Kabupaten Bandung, Harjoko Sangganegara menyambut baik adanya kunjungan kerja KPU Kabupaten Bandung. Dalam kesempatan ini, pihaknya telah memberikan sejumlah saran kepada KPU Kabupaten Bandung.
Pertama mengenai perbaikan sistem pendataan agar ada sinkronisasi pendataan dari KPU dan Kemendagri. Kedua adalah tentang sosialisasi, kata Harjoko, KPU harus bekerja sama dengan lembaga masyarakat dan komunitas agar informasi mengenai gelaran Pemilu bisa menjangkau semua kalangan.
“Ketiga, jadwalnya memang harus segera di fix kan, supaya kita semua tahu tahap-tahapnya, jadi kita menyiapkan diri,” kata Harjoko saat ditemui usai kegiatannya.
Harjoko menjelaskan, bahwa pemilu serentak merupakan kesepakatan nasional. Tujuannya adalah untuk mengefesiensikan biaya dan untuk menghindari banyaknya hari-hari produktif yang hilang karena digunakan untuk kegiatan pemilu.
“Tetapi, memang untuk menghindari trouble terlalu banyak, mungkin penggunaan IT harus diperkuat, sehingga kita menyarankan e-voting atau apa,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Bandung, Agus Baroya mengungkapkan, gelaran pemilu 2024 akan dilakukan secara serentak. Namun pesta demokrasi serentak ini bukanlah hal yang baru, format tersebut sama dengan pemilu tahun 2019 yang lalu.
Agus pun memaparkan, pemilihan umum tahun 2024, akan dilaksanakan beberapa pemilihan, yakni pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg). Kemudian di tahun yang sama pada bulan yang berbeda akan ada pemilihan gubernur (pilgub) dan pemilihan bupati (pilbup).
“Adanya kegiatan tersebut, maka kita harus siap, pasalnya dalam kontestasi ini, KPU sebagai penyelenggara. Sehingga kita hanya menyelenggarakan keputusan politik yang diputuskan bersama antara DPR pemerintah dan penyelenggara. Mau tidak mau, kita harus menjalankan, tinggal bagaimana nanti teknisnya, agar bisa mengantisipasi supaya resikonya bisa dikurangi,” paparnya.
Menurutnya, gelaran Pemilu yang dilakukan serentak itu bisa menimbulkan potensi kesulitan, seperti pada saat penghitungan suara. Oleh karena itu, pihaknya mendorong pengurangan penggunaan kertas atau papperless dan lebih mengedepankan penggunaan teknologi pada gelaran pemilu 2024.
“Ada lima kotak suara, maka kita otomatis menghitung lima jenis pemilihan tersebut. Kita menghitung DPR dulu, lalu DPRD provinsi, lalu DPRD kabupaten, selanjutnya penghitungan perolehan suara Pilpres, dan DPD,” ungkapnya.
“Pada setiap jenis pemilihan itu kan harus dibuat sertifikatnya, setelah itu dibuat rangkap, bayangkan kalau satu partai harus dapat satu tembusan. Kalau ada 16 partai berarti kan satu pemilihan ditulis diulang lagi sebanyak 16 kali, itu baru satu pemilihan, nah kalau dikali lima kan terbayang tingkat kelelahan yang luar biasa,” tambahnya.
Agus pun mengatakan, bahwa tanggal yang pasti dalam pemungutan suara pemilu 2024 diharapkan bisa segera ditetapkan oleh pemerintah dan DPR, agar KPU bisa menentukan langkah selanjutnya.
Sumber: jabarekspres.com
