REKOMENDASI DPD PDI PERJUANGAN JABAR
RAPAT KERJA DAERAH
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
JAWA BARAT 10 JUNI 2021
BIDANG INTERNAL
- Struktur DPC wajib menjalankan sistem pendataan Partai yang telah dirancang oleh DPP Bidang Keanggotaan dan Organisasi, akhir bulan Juni tahun 2021.
- DPC harus memiliki tim sekretariat dan memilki database lengkap tentang pengurus partai badan partai, DPT Pemilu terakhir, suara partai-partai dan kursi setiap partai, Kepala Daerah serta demografi.
- DPD akan membentuk tim pelatihan penggalangan dan penjagaan teritorial untuk tingkat PAC. Pelatihan PAC paling lambat selesai akhir Juli 2021 sekaligus melakukan verifikasi kepengurusan: 1. H. Mochtar Mohamad, S.Sos
2. Bambang Mujiarto, ST
3. Moch. Jaenudin, S.Ag
4. H. Tom Maskun, M.PD
5. Yunandar R. Eka Perwira, ST.
6. Bedi Budiman, S.Ip., M.Si - Pembentukan kepengurusan PAC, Ranting, Anak Ranting, badan-badan Partai di seluruh Provinsi Jawa Barat harus selesai paling lambat akhir Juni 2021.
- DPC partai menugaskan aggota fraksi DPRD Kabupaten/Kota dan pengurus Partai untuk menjadi pengampu di PAC hingga Anak Ranting
- DPC melakukan rekrutmen tokoh-tokoh berpengaruh disetiap dapil.
- Latihan kader untuk dipersiapkan menjadi saksi dalam Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah.
- Mengkoordinasikan kegiatan Reses anggota fraksi DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota melibatkan kader dan struktur Partai.
- Segera melakukan evaluasi, pergantian dan pengisian pengurus struktur Partai yang sudah mengundurkan diri atau tidak pernah mengikuti kegiatan Partai.
- Melakukan proses rekrutmen pelatihan dan penugasan Bakal Calon Anggota Legislatif untuk pemilu 2024 sejak tahun 2022.
- Melakukan survei politik berbasis Daerah Pemilihan Kabupaten/Kota secara periodik setiap 6 bulan sekali.
- Melakukan pendataan keluarga dari struktur dan pengurus serta kader Partai mulai dari Anak Ranting, Ranting, Anak Cabang, DPC, Badan Partai serta sayap Partai.
- Mengkoordinasikan sinergitas Anggota Fraksi DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota untuk memfasilitasi dan mendorong program pembangunan dengan melibatkan struktur Partai untuk kepentingan politik Partai.
- Menyelenggarakan kursus politik, kaderisasi, dan pendidikan politik untuk meningkat sumber daya kader, penghayatan ideologi dan pendalaman visi misi untuk memperkokoh 5 Mantap Partai.
- Memperkuat tata kelola organisasi secara periodik dan continue melalui pelaksanaan evaluasi organisasi dan struktur Partai disetiap tingkatan.
- Membangun Posko Konsultasi dan Pendamping Hukum BBHAR disetiap kantor Partai.
- Mengusulkan Calon Kepala Daerah agar ditetapkan jauh-jauh hari oleh Partai sebelum penetapan Calon Kepala Daerah oleh KPU agar mereka dapat melakukan sosialisai dan menggerakan roda Partai jauh sebelum hari pemilihan.
- Merekomendasikan agar persyaratan menjadi pengurus struktural Partai sesuai tingkatannya adalah setelah mengikuti kaderisasi di Partai secara berjenjang. .
- Melibatkan para pengurus Anak Ranting dalam aktifitas Partai berupa program dan kegiatan.
- Menyediakan peralatan tanggap darurat bencana yang standar bagi BAGUNA termasuk kendaraan tanggap darurat, ambulan, peralatan dapur umum, tenda posko dan lain sebagainya.
- Pembentukan posko antisipasi bencana berbasis struktur Partai ditingkat Desa/Kelurahan di bawah koordinasi BAGUNA.
- Mempersiapkan database dan pemetaan wilayah rawan bencana untuk merumuskan program penangan bencana secara kewilayahan dan komprehensif.
- Menyelenggarakan kegiatan musabaqah hifdzil qur’an sebagai kegiatan rutin Partai setiap tahun.
- Menugaskan struktur Partai dari tingkat Ranting, PAC dan DPC untuk terlibat dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan sesuai tingkatannya.
- Mendorong seluruh kader dan struktural Partai agar aktif dalam media sosial, dan melakukan upaya netralisasi terhadap isu/hoax yang mendiskreditkan Partai serta mensosialisasikan kegiatan Partai.
- Membangun kemitraan dan kerjasama strategis dengan media masa baik cetak elektronik maupun online.
- Membentuk saksi pemilu yang bersifat permanen dan bertugas sekaligus untuk pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah, Pemilu Legislatif dan Pemilih Presiden.
- Mendirikan koperasi Partai sesuai tingkatannya dan mendorong agar segera berjalan.
- Menempatkan dan menugaskan kader-kader Partai dalam jabatan-jabatan strategis di lingkungan pemerintahan.
- Membangun kantor-kantor Partai dan meningkatkan statusnya menjadi Hak Milik Partai.
- Melakukan rapat-rapat Partai secara rutin disemua tingkatan.
- Melakukan kaderisasi berbasis Kecamatan bagi kader Partai di tingkat Anak Ranting, Ranting dan PAC,
- Melakukan perekrutan anggota baru disemua tingkat struktur Partai serta menyelenggarakan pembuatan KTA.
- Berperan aktif memberikan advokasi kepada masyarakat untuk mendapat hak-haknya berdasarkan hukum yang berkeadilan.
- Memberikan insentif dan pendanaan bagi pengurus struktural Partai ditingkatan PAC, Ranting dan Anak Ranting.
- Membuat plang nama kantor sekretariat PAC dan Ranting serta menyediakan fasilitas wifi disetiap kantor sekretariat.
- Target perolehan kursi legislatif pada Pemilu tahun 2024 adalah 338 Kursi (26,3%) untuk DPRD Kota/Kabupaten 30 kursi (25%) untuk DPRD Provinsi dan 22 kursi (24,17%) untuk DPR RI, Pilkada 18 Kabupaten/Kota:
- Memenangkan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Gubernur di Jawa Barat Tahun 2024, serta menempatkan Kader partai sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
BIDANG KERAKYATAN
- Membentuk tim kesehatan yang siap bergerak untuk melayani masyarakat.
- Menyelengarakan pelatihan dan bimbingan teknis untuk petani pelaku UMKM, nelayan dan lain-lain.
- Membentuk tim asistensi yang bertugas menjadi penyampai aspirasi rakyat kepada Kepala Daerah.
- Membantu dan mempermudah petani memperoleh pupuk.
- Menghidupkan koperasi-koperasi yang ada dimasyarakat dengan melibatkan kader Partai melakukan pelatih pengelolaan koperasi dan memberikan stimulus modal atau alat bagi koperasi tersebut.
- Mengusahakan program KIS, KIP, PKH dan BPNT bagi kader Partai yang membutuhkan.
- Membantu masyarakat tidak mampu agar dapat terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
- Membentuk kelompok-kelompok usaha pertanian peternakan perikanan dan lain-lain.
- Membantu kelompok tani/ternak UMKM dan lembaga seperti koperasi atau yayasan yang dikelola oleh kader Partai untuk mendapatkan bantuan dari Pemerintah.
- Membantu Pemerintah mengatasi dampak pandemi Covid-19 melalui program Partai yang menyentuh masyarakat.
- Menyediakan tenaga penyuluh dan pendamping petani yang kompeten untuk mendorong peningkatan kapasitas dan produktifitas petani.
- Menyelenggarakan bakti sosial pada setiap hari-hari nasional dan hari peringatan Partai.
- Membuka peluang usaha dan menjembatani masyarakat untuk memperoleh pekerjaan.
- Memberikan pendampingan kepada petani tuna lahan untuk memperoleh lahan garapan.
BIDANG PEMERINTAHAN
- Kepala Daerah dan Fraksi PDI-Perjuangan wajib menjalankan sistem pendataan data Desa/Kelurahan presisi.
- Bupati/Walikota wajib mengeluarkan Perbup/Perwal data Desa/Kelurahan presisi diawal bulan Juli 2021.
- Pilot Project wajib untuk data Desa/Kelurahan Presisi di pertengahan Juli tahun 2021.
- Melakukan kegiatan pembinaan kepada Kepala Daerah beserta peningkatan aparaturnya serta DPD yang berasal dari kader Partai.
- Mendorong sinergitas antara sektor industri dan melalui industri yang ramah lingkung atau mengutamakan agro industri.
- Menjadikan agro industri sebagai sektor unggulan dalam jangka panjang untuk terus memberikan stimulasi bagi pertumbukan ekonomi.
- Meninjau ulang kebijakan distribusi pupuk untuk petani serta memperbaiki tata kelola benih/bibit, pupuk dan perlindungan lahan produktif.
- Mendorong Pemerintah Daerah melaksanakan program-program pemberdayan perempuan dan pemuda.
- Membangun tanggul-tanggul di perairan yang sudah rentan jebol untuk menanggulangi persoalan banjir musiman.
- Mendorong Kementerian Perdagangan untuk tidak membuat kebijakan impor beras dan harus menjaga stabilitas harga beras yang menguntungkan petani.
- Memperjelas status Tanah Negara yang terlantar yang saat ini telah digarap oleh petani.
- Mendukung program Ketahanan Pangan dalam upaya meningkatkan produktifitas dalam upaya menjaga kedaulatan pangan dan kesejahteraan ekonomi.
- Mendorong agar program bantuan Pemerintah berupa pangan berasal dari hasil produksi di lingkungan Desa setempat untuk meningkatkan perekonomian Desa.
- Memberikan perlindungan dan jaminan kepada tenaga kerja dan calon tenaga kerja melalui regulasi di tingkat Daerah.
- Meningkatkan status hutan Negara yang berada di hulu-hulu Daerah Aliran Sungai di Jawa Barat untuk dijadikan hutan konservasi.
