Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) merupakan program yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat ditujukan untuk masyarakat kurang mampu dalam memiliki hunian yang layak.
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Iis Turniasih mengapresiasi program Rutilahu yang digulirkan pemerintah provinsi Jawa Barat.
“Kami mengapresiasi program Rutilahu yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Jawa Barat, pembangunannya tidak dalam satu wilayah RT saja tetapi posisinya tersebar sampai ke desa- desa,” ucapnya saat dikonfirmasi, Sabtu 09 Oktober 2021.
Iis menambahkan, program perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) yang digulirkan Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) tidak hanya bertujuan untuk menghadirkan hunian sehat. Tetapi juga menstimulus pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19.
“Satu perbaikan rutilahu bisa mempekerjakan tiga sampai empat orang. Belum lagi material dan bahan baku bisa menggerakkan ekonomi,” kata legislator PDI Perjuangan.
Baca Juga : Disambut Antusias, Ineu: Program Rutilahu Harus Berkesinambungan
Iis menyebutkan, program Rutilahu tersebut saat ini sudah menyasar ke 35 kepala keluarga di tiap desa.
Agar program ini lebih massif, dia mendorong kepada pihak terkait untuk meningkatkan anggarannya.
“Kami mendorong kepada pihak terkait untuk meningkatkan pagu anggaran Rutilahu yang awalnya 17,5 juta per unit menjadi 25 jt per unit. Mengingat target Pemerintah Provinsi Jawa Barat di tahun 2022 pembangunan Rutilahu sebanyak 22.000 unit,” ungkapnya.
Dijelaskan, pembangunan Rutilahu ini sempat tertunda selama 10 tahun dikarenakan kurang terjalinnya komunikasi antara LPM Desa dengan Korfas Perkim di masing-masing UPTD.
Baca Juga : Selain Serap Aspirasi, DPRD Jabar Iis Turniasih Bagikan Ratusan Masker di Desa Srijaya Purwakarta
“Perlu adanya komunikasi antara LPM Desa dengan Koordinator Fasilitator Perkim di masing-masing UPTD, sehingga nantinya ada suatu rumusan yang didasar dengan asas kesamarataan bagi para penerima bantuan,” pungkasnya.
Sumber : Hasanah.id
