Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, termasuk wilayah penerapan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM Darurat) yang berlangsung 3- 20 Juli 2021 mendatang.
Bupati Majalengka, Karna Sobahi meminta kepada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) serta Dinas Perdagangan Kabupaten Majalengka untuk menjamin ketersediaan stok bahan pangan pokok dan menjaga stabilitas harga (harga bahan pangan) di wilayahnya
Hal tersebut, juga menjadi bagian dari salah satu poin yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Bupati Majalengka, tentang upaya penguatan dalam mendukung pelaksanaan PPKM Darurat untuk pengendalian penyebaran virus Covid-19 di Wilayah Kabupaten Majalengka.
“Jadi, kami juga meminta kepada dua dinas tersebut, agar terus melakukan upaya yang intensif untuk menjaga stabilitas harga, terutama harga bahan pangan dan memastikan kelancaran distribusi dari dan ke lokasi penjualan atau pasar,” ungkap Karna Sobahi, Senin (12/7).
Sehingga menurut Politisi PDI Perjuangan itu, bahwa ketersedian dan stabilitas harga pangan lebih dari cukup dan aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Majalengka, selama pelaksanaan PPKM darurat se-Jawa dan Bali tersebut.
“Selain itu, kami meminta kepada Dinas Sosial Kabupaten Majalengka, agar cepat memproses penyaluran bantuan sosial dan jaringan pengaman sosial dalam mendukung PPKM Darurat Covid-19 ini,” katanya.
Selain itu, dalam poin SE tersebut, Karna Sobahi juga meminta kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Majalengka untuk melakukan percepatan, penyaluran dan pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai-Desa Desa (BLTDD).
Selanjutnya, bupati juga berharap, kepada dinas terkait agar segera melakukan sinkronisasi bantuan sosial yang berasal dari pemerintah pusat dengan bantuan bersumber APBD kabupaten.
“Kami meminta kepada para kepala desa untuk melakukan pendataan dan penetapan KPM serta menindaklanjuti dengan BLT-DD sesuai dengan peraturan perundang – undangan,” jelasnya terkait kebijakan saat PPKM Darurat.
Sumber: gesuri.id
