Anggota DPRD Jawa Barat, H Rudi Harsa Tanaya memantau pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2021-2022.
Rudi Harsa dalam kunjungan dinas mendatangi Kantor Cabang Dinas (KCD) pendidikan wilayah II Kota Bogor-Kota Depok untuk memastikan pengumuman peserta didik baru masuk ke SMAN/SMKN.
Pada kunjungan ini Rudi Harsa mendapat sambutan hangat dari Kepala Cabang (KCD) wilayah II, I Made Supriatna.
‘’Saya berharap kedepan tidak ada lagi keluhan dari masyarakat tentang pendaftaran dengan sistem online yang susah masuk atau diakses. Begitu pun dengan melihat pengumuman murid yang diterima di SMAN/SMKN,’’ kata wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Bogor ini.
Selain itu, Rudi Harsa berharap kepala KCD dapat menambah sekolah negeri di Kota Bogor, yang saat ini ada 14 SMA/SMK negeri.
Dari jumlah ini sangat kurang dibandingkan dengan jumlah siswa yang setiap tahun selalu bertambah murid yang akan mendaftarkan ke sekolah negeri.
Dirinya juga minta Diknas Provinsi Jabar memperhatikan fasilitas kantor cabang dinas yaitu membangun gedung kantor cabang dinas yang presentatif dengan segala fasilitas penunjang.
‘’Saya nilai fasilitas kantor dan penunjang masih apa adanya,’’ jelas mantan Ketua DPRD Jabar ini.
Setelah kunjungan dari KCD Pendidikan Wilayah II, Rudi Harsa sidak ke beberapa SMA negeri di Kota Bogor. Misalnya saat sidak mengunjungi SMAN 9 Kota Bogor memantau dan ikut rapat sekolah dan komite sekolah.
Selain bertemu dengan Kepala SMAN 9, Hj Aidawati, Ketua Komite SMAN 9 Tubagus Alpin Indra Alfaris dan para guru, Rudi Harsa diminta untuk memberikan masukan dan ide serta saran sebagai anggota DPRD Provinsi Jabar.
Terlebih, Rudi Harsa merupakan anggota komisi 5 yang menaungi pendidikan.
‘’Saya berharap dengan berpindahnya penanggung jawab SMAN/SMKN dari Pemkot Bogor ke Pemprov Jabar mudaha-mudahan akan lebih baik,’’ harapnya.
Terkait mengenai para guru dan PNS yang ada di Dinas Pendidikan, dirinya berharap Pemprov Jabar memberikan tunjangan apalagi dengan kondisi pandemi Covid19 ini para guru bebannya semakin bertambah. Misalnya saja waktu untuk bekerja dengan sistim belajar mengajar daring.
‘’Sistem ini tentunya menyita waktu dan tenaga, sebaiknya Dinas Pendidikan Jabar memperhatikan hal ini,’’ jelas politisi senior PDI Perjuangan ini.
Sumber: radarbogor.id
