Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat Fraksi PDI Perjuangan Bambang Mujiarto ST, bertemu dengan sejumlah pihak terkait rencana realisasi pembangunan unit sekolah baru (USB) di Kabupaten Cirebon. Khususnya terkait rencana pembangan USB di Kecamatan Tengah Tani, kemarin.
Ya, saat ini pihak-pihak terkait tengah mengupayakan agar dalam waktu dekat bisa direalisasikan unit sekolah baru tingkat SMA Negeri di Kecamatan Tengahtani.
Proses dan tahapannya sudah digulirkan dari mulai permohonan, pengusulan tempat hingga siteplanenya. Namun demikian, jika melihat porsi anggaran, sambil menunggu semua tahapan siap, kemungkinan paling cepat sekolah tersebut baru bisa direalissasikan ditahun 2022.
Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, fraksi PDI Perjuangan, Bambang Mujiarto ST menyebutkan, Kabupaten Cirebon memang membutuhkan unit sekolah baru (USB) untuk tingkat SMA. Dengan begitu seluruh kecamatan di Kabupaten Cirebon memiliki SMA. Akses akses masyarakat ke dunia pendidikan.
Ada sekitar 18 kecamatan yang belum memiliki sekolah menengah atas negeri. Ini tentu PR kita bersama. Kita ingin masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan akses pendidikan. Jadi targetannya tentu nanti semua kecamatan harus punya satu sekolah Negeri,” ujarnya.
Ditambahkan legislator asli Cirebon ini, kondisi tersebut membuat para anak didik dan siswa yang berasal dari wilayah yang belum memiliki SMA Negeri akan kalah dalam PPDB karena sistem zonasi yang diberlakukan akan membuat calon siswa dari luar wilayah tidak menjadi prioritas dan terpaksa tereliminasi serta hanya masuk di sekolah swasta.
“Tentu kesempatan siswa dari luar wilayah akan sulit. Kesempatan untuk sekolah di sekolah negeri akan lebih kecil ketimbang dengan calon siswa,” ujarnya.
Disebutkan di Kabupaten Cirebon, wilayah yang masih belum memiliki sekolah negeri yakni Sedong, Susukan Lebak, Pasaleman, bahkan yang wilayah penyangga ibukota seperti Talun.
Dijelaskan Bambang, khusus untuk calon USB di Tengahtani untuk tahun ini masih belum bisa direalisasikan. Ada beberapa tahapan yang saat ini masih berproses. Di antaranya ketersedian lahan dan lain-lain. Jika lancar, proses tersebut baru bisa dilaksanakan di tahun 2022.
“Ada dua opsi lahan yang akan digunakan, apakah menggunakan lahan milik desa atau lahan milik PSDA provinsi. Ini yang nanti harus ditempuh legal formalnya. Apakah tukar guling atau hibah tentu harus ditempuh secara prosesdural,” imbuhnya.
Selain itu, untuk alokasi anggaran USB di Kabupaten Cirebon, pemerintah provinsi aat masih belum menganggarkan. Kemungkinan paling cepat, USB baru bisa direalisasikan jika semua proses dan tahapan sudah selesai ditempuh.
“Saya kira jika prosesnya lancar, tahun 2022 baru bisa dianggarkan. Oleh karena itu saya minta pada penggagas agar terus bersemangat melakukan upaya-upaya merealisasikan sekolah tersebut. Kami di DPRD akan siap mensupport tahapannya,” jelasnya.
