Jakarta – Presiden RI Kelima yang juga Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri meminta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terus memperbaharui dan memperbaiki distribusi peta rawan bencana serta informasi cuaca khususnya untuk kepentingan petani, nelayan, maupun kepentingan mitigasi aspek mitigasi kebencanaan nasional.
Pesan Megawati itu disampaikan dalam acara Pembukaan Bersama Sekolah Lapang BMKG Tahun 2020 yang dilaksanakan secara virtual, di Jakarta, Senin (14/9/2020). Megawati diwakili oleh Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, di dalam acara yang dihadiri juga oleh Kepala BMKG Dwikorita Karnawati serta lebih dari 500 perwakilan BMKG dari seluruh Indonesia itu.
Dalam pengarahan Megawati yang disampaikan Hasto, disampaikan bahwa Indonesia memiliki potensi bencana begitu besar. Sebagai bukti, pada 2019 saja, terjadi 11500-an gempa dengan berbagai magnitudo serta aspek loncatan curah hujan ekstrem. Hal ini bisa terjadi karena kerusakan lingkungan masif, dipicu oleh pembangunan yang tak memperhatikan keseimbangan alam.
Sementara di sisi lain, Indonesia dibangun berdasar Pancasila yang berbasis pada prinsip membebaskan manusia Indonesia dari penjajahan dan prinsip kesejahteraan. Proklamator RI Bung Karno pernah bertemu Pak Marhaen, yang menginspirasi bahwa kemerdekaan Indonesia harus menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia yang miskin, yang sebagian besar adalah petani dan nelayan.
“Ibu Megawati selalu mengingatkan soal pentingnya BMKG dan seluruh informasi yang diberikan, bagaimana BMKG mampu memberikan informasi dengan aplikasi iptek yang dapat memberikan prakiraan cuaca secara dini, yang berkaitan dengan keberhasilan masa tanam, keselamatan nelayan, hingga edukasinya,” kata Hasto.
Karena itu juga, Megawati mengharapkan BMKG bisa terus mengeluarkan peta daerah rawan bencana. Baik itu bencana tanah longsor, prakiraan cuaca curah ekstrem, kapan petani baik untuk menanam, hingga kapan nelayan bisa melaut dengan aman.
“Dan kami harap BMKG bisa mengerjakan kerjasama penelitian cuaca bersama Perguruan tinggi, sehingga penerapan teknologi modern untuk kepentingan petani nelayan dapat ditingkatkan,” ulasnya.
Megawati juga berpesan soal kebakaran hutan dimana BMKG perlu memperkuat informasi potensi titik api. Informasi demikian, kata Hasto, dibutuhkan untuk wilayah dengan kadar gambut tinggi yang biasanya memiliki batubara, serta wilayah dengan konsentrasi cahaya matahari yang harus diwaspadai. “Sehingga bangsa Indonesia bisa hadir sebagai bangsa yang sadar dimana dia hidup adalah rawan bencana,” ujarnya.
Megawati juga berpesan soal betapa pentingnya BMKG memetakan daerah rawan likuifaksi, demi mencegah bencana seperti yang pernah terjadi di Kota Palu. Sebab bagi PDIP, peta bencana dari BMKG sangat dibutuhkan oleh para kepala daerah dalam menjabarkan peta ruang dan tata kota. PDIP sendiri memastikan bahwa semua kepala daerah dari partainya untuk selalu membasiskan tata kota wilayahnya berbasis pengetahuan di peta rawan bencana dikeluarkan BMKG.
“Seluruh peta bencana BMKG akan dijabarkan dalam peta ruang, arsitektur, dalam sistem desain rumah tahan gempa misalnya, sistem tata kota, sistem irigasi, perencanaan yang semesta sehingga kita sebagai bangsa sadar persoalan iklim dan bencana,” begitu pesan Megawati yang disampaikan Hasto.
Selanjutnya, Megawati juga mengharapkan agar rakyat Indonesia dan badan seperti BMKG bersedia belajar dari bangsa lain seperti Jepang dan China. Negara-negara itu dianggap berhasil membangun kesadaran rakyatnya akan kerawanan bencana.
Terkait dengan Sekolah Lapang BMKG yang dilaksanakan atas kerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) PDIP, Hasto mengatakan pihaknya berharap ajang ini bisa menambah pengetahuan cuaca dan mengintegrasikan diri dengan aspek kebencanaan. Maka itulah, kerjasama BMKG dengan Baguna PDIP, yang satu-satunya dimiliki parpol di Indonesia, adalah jalan kemanusiaan.
“Kami bergerak tanpa pernah membedakan suku, agama, status sosial. Yang tak pilih PDI Perjuangan pun, Baguna wajib hadir dan menolong. Maka itu kami berterima kasih dukungan BMKG karena selama ini kita bekerja sama dengan baik,” pungkas Hasto.
Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menjelaskan bahwa berdasarkan data suhu udara dan intensitas hujan yang dikumpulkan sejak tahun 1900, menunjukkan adanya tren signifikan peningkatan suhu udara yang mencapai di atas 1 derajat celcius. Di beberapa wilayah Indonesia, sudah mencapai lebih dari 1,2 derajat celcius.
Sejak 1900, dicatat juga tren peningkatan curah hujan. Sebelum 1950, loncatan tersebut terjadi rata-rata 10-20 tahun sekali. Tapi sejak 1970, intensitas hujan dalam waktu satu atau dua hari mencapai sampai lebih dari 400 mm, seperti yang terjadi di bulan Januari 2020 yang lalu.
“Oleh karenanya kalau lihat grafik ini, betapa lebih seringnya hujan ekstrim di 30 tahun terakhir yang mengancam kegiatan pertanian, pelayaran, dan keselamatan masyarakat,” kata Dwikorita.
Di sisi lain, data pemantauan gempa bumi, jika di 2017, dari rata-rata 4000-5000 gempa bumi pertahun, tahun 2017 menjadi lebih dari 7000 kali dengan berbagai magnitudo. Bahkan di 2018 dan 2019 mencapai lebih dari 11 ribu kali.
“Melalui sekolah lapang BMKG, baik sekolah lapang iklim, cuaca nelayan, geofisika, maka kami berupaya berjuang keras agar para petani, nelayan, dan masyarakat umum mampu bertahan, mampu selamat, beradaptasi dengan kondisi cuaca dan geofisika tersebut,” kata Dwikorita.
“Bahkan dalam kondisi tersebut, petani, nelayan, masih mampu melaksanakan kegiatan produktif menghasilkan pangan, pelayaran, dan masyarakat mampu tetap tangguh dalam kondisi rentan ini,” tambahnya.
Ditambahkan Dwikorita, pihaknya memerlukan mediator untuk menyampaikan informasi cuaca yang meliputi kepentingan petani, nelayan, dan penanggulangan bencana. Dalam konteks itu juga, Sekolah Lapang BMKG ini diperlukan agar pemanfaatan informasi dari BMKG bisa optimal dan mengurangi kesalahpahaman.
