Pemerintah provinsi Jawa Barat mengapresiasi terhadap masukan dan pandangan yang diberikan masing-masing fraksi DPRD Jawa Barat terhadap usulan raperda tersebut.
Hal itu diungkapkan Gubernur Jawa Barat dalam rapat paripurna DPRD Jawa Barat dalam agenda sidang jawaban gubernur terhadap pandangan umum fraksi terkait usulan 5 raperda, di Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Senin 8 Juni 2020.
Terkait usulan 5 raperda tersebut, anggota komisi I DPRD Jawa Barat Fraksi PDI Perjuangan, Rafael Situmorang, SH menyikapi secara umum semua menjadi catatan DPRD Jabar.
Meski demikian, untuk di Jawa Barat, Rafael lebih menyoroti bagaimana penguatan akses terhadap hak perlindungan anak bidang pendidikan.
Seperti disampaikan Gubernur Jawa Barat, sasaran dari Raperda Penyelenggaraan Perlindungan Anak ini, adalah terpenuhinya dan terjamin serta terlindunginya hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang. Serta terlindunginya anak dari kekerasan dan diskriminasi.
“Sebenarnya terkait hak perlindungan anak ini di pusat sudah ada, untuk di Jawa Barat ini Substansi kontennya harus diperkuat terutama bagaimana akses untuk mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak,” ujar Rafael saat dihubungi hasanah.id.
Sebagaimana diberitakan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)baru-baru ini menerima lima laporan pengaduan terkait tunggakan SPP. Ironisnya, penunggakan SPP berujung para siswa tidak diperkenankan mengikuti ujian kenaikan kelas atau Penilaian Akhir Semester (PAT). Pengaduan tentang SPP banyak yang berasal dari DKI Jakarta, Tangerang dan Jawa Barat.
Menyikapi hal tersebut Rafael menyebutkan bahwa hal tersebut adalah salah satu contoh bentuk ancaman dan pelanggaran terhadap hak anak di bidang pendidikan.
“Inilah peran yang perlu dukungan pemerintah daerah. Disinilah pentingnya substansi konten perlindungan anak bidang pendidikan. Ini harus dipastikan jangan sampai anak-anak kita di Jawa Barat ini menjadi tidak mampu mengakses pendidikan.” Tukasnya.
Sumber : https://hasanah.id/menyoal-raperda-penyelenggaraan-perlindungan-anak-rafael-situmorang-minta-pemprov-jabar-pastikan-hak-akses-bidang-pendidikan-anak/
