Tahap ke 3 Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), bantuan sosial paket sembako plus uang dengan total nilai Rp 500 ribu dari Pemprov Jawa Barat belum tersalurkan kedua kalinya.
Hal ini menjadi pantauan ataupun sorotan anggota Komisi V DPRD Jawa Barat Fraksi PDI Perjuangan Asyanti Rozana Thalib hingga dirinya mengecek penyaluran bantuan sosial dari Pemprov Jawa Barat tersebut ke kantor pos.
“Saya sudah mengecek ke kantor pos yang ada di Kabupaten Bogor maupun daerah lainnya, dan kabarnya ada kendala kurang validnya data keluarga penerima manfaat non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) hingga saat ini masih ada revisi data tersebut,” ujar Asyanti kepada wartawan, Senin (18/5/2020).
Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat ini berharap Pemprov Jawa Barat bisa lekas merevisi data keluarga penerima manfaat non DTKS hingga bantuan sosial dari Pemprov Jawa Barat untuk Bulan Mei bisa segera tersalurkan.
“Semoga data keluarga penerima manfaat non DTKS yang kemarin masih ada salah sasaran bisa segera terevisi, lalu bantuan sosial paket sembako plus uang dengan total nilai Rp 500 ribu bisa segrra tersalurkan lagi ke warga yang memang berhak menerimanya,” harapnya.
Asyanti menjelaskan karena keterbatasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tingkat I terbatas, maka kemungkinan tidak ada lagi kuota tambahan bantuan sosial dari Pemprov Jawa Barat.
“Total anggaran bantuan sosial dalam rangka penangganan covid 19 dari APBD Provinsi Jawa Barat itu mencapai Rp 10 hingga 11 triliun. Dengan besarnya pagu anggaran tersebut kemungkinan Pemprov Jawa Barat tidak menambah lagi kuota tambahan bantuan sosial untuk masyarakat Kabupaten Bogor, jadi angka kuota perbulannya mungkin hanya di 29.080 paket bantuan sosial saja,” jelas Asyanti.
Terpisah, Anwar warga Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong beranggapan bahwa penyaluran bantuan sosial dari pemerintah pusat maupun daerah kurang efektif padahal menurutnya bantuan sosial bisa diberikan langsung kepada keluarga penerima manfaat DTKS dan non DTKS melalui sistem tranfer ke rekening bank masing – masing penerima.
“Harusnya bantuan sosial kepada keluarga penerima manfaat DTKS dan non DTKS menggunakan sistem cashless atau sistem tranfer ke rekening bank masing – masing penerima hingga tepat sasaran, efektif dan efesien. Dengan cara ini juga kita bisa menerapkan physical distancing hingga warga tidak usah antri apalagi berdesak – desakan yang nantinya membuat mereka beresiko tertular wabah virus corona (covid 19),” tukas Anwar.
Sumber :
https://www.inilahkoran.com/berita/51822/inilah-alasan-bansos-pemprov-jabar-tahap-ii-di-bogor-belum-tersalurkan
