Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat M. Tandiontong prihatin atas Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) di Jawa Barat yang masih ketinggalan dengan provinsi lainnya.
“IPP Jawa Barat masih di bawah angka nasional, ini jelas harus menjadi “PR” bagi komisi V,” tandasnya.
Ini sangat disayangkan sampai hari ini ranking IPP Provinsi Jawa Barat menempati urutan ke 34 secara nasional. “Artinya ini isu serius untuk segera dilakukan pembenahan dan pemetaan,” tegasnya.
“Sebagai tolak ukur pembangunan kepemudaan, pemerintah pusat telah menyusun Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) yang terdiri dari 15 indikator pada 5 domain. IPP yang telah disusun saat ini menggambarkan capaian nasional pembangunan pemuda yang ditopang oleh capaian provinsi,” tambah Politisi PDI Perjuangan Jabar ini.
Kedepannya, Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat harus terus mengawal dan mengawasi hingga langkah-langkah positif. terjadi dan menjadi kontribusi DPRD kepada masyarakat Jawa Barat.
“IPP secara subtansif merefleksikan lima isu yang dihadapi kalangan muda sebagai penerus bangsa. Kelima isu yang dihadapi iu meliputi, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapanganan dan kesempatan kerja, partisipasi politik dan masalah gender serta diskriminasi,” tegasnya menambahkan.
Karena itu, kerjasama antara eksekutif dan legislatif harus dapat ditingkatkan dengan koordinasi dan sinergi antar sektor di Jabar. “Harus segera dibuat Rencana Aksi Daerah dengan melakukan pemetaan yang benar pada masing-masing OPD dan juga daerah,” paparnya.
Dari hasil IPP, Mathius mengingatkan bahwa beban tanggung jawab bukan hanya pada Dinas Pemuda dan Olah raga. Seluruh OPD terkait dengan pencapaian ini. “Inilah pentingnya sinergitas,” pungkasnya.
Sumber :
https://hasanah.id/mathius-tandiontong-prihatin-atas-indeks-pembangunan-pemuda-jawa-barat/
