Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono menerima audiensi DPRD Kota Tegal dan DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Tegal guna membahas beberapa hal yang berhubungan dengan kebijakan atau peraturan bidang perikanan, diantaranya tentang perizinan kapal perikanan tangkap, sistem identifikasi otomatis (AIS), dan cantrang. Ono mengatakan, penggunaan cantrang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi diwilayah pesisir, khususnya Jawa tengah.
“Kita pun sangat tahu, apa yang menjadi dampaknya, seperti kesejahteraan rakyat nelayan meningkat, industri juga ikut tumbuh, usaha-usaha yang berhubungan dengan cantrang juga tumbuh.Kita sudah hafal betul bagaimana terkait kondisi yang ada, khususnya di Kota Tegal,” ucap Ono saat menerima DPRD Tegal dan HNSI Tegal di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (12/12/2019).
Hal yang paling prinsip dari Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) periode sebelumnya, sambung Ono, adalah tidak mau merubah peraturan perundang-undangan. Sehingga dengan kebijakan terkait surat pernyataan untuk beralih alat tangkap itu dijadikan solusi yang terbaik. Sehingga para nelayan akhirnya berkonsekuensi untuk membayar PNBP sesuai dengan alat tangkap yang tertera di surat pernyataan itu.
“Dari beberapa kesempatan dalam rapat kerja dengan Menteri KKP, kita sudah meminta kepada Menteri KKP untuk melakukan evaluasi terhadap semua peraturan Menteri KKP yang berpolemik di masyarakat agar iklim usaha kelautan dan perikanan dapat tumbuh maju dan kondusif,” ujar politisi Fraksi PDI Perjuangan itu.
Menurut Ono, membangun dunia perikanan dan kelautan kalau hanya dari satu sisi saja maka tidak akan bisa berjalan. “Karena nelayan kita ini dilatarbelakangi dengan sumber daya yang mungkin terbatas, baik keahlian, pendidikan, permodalan, ataupun infrastrukturnya. Sehingga ketika kebijakannya hanya dari satu sisi maka tidak akan pernah bisa berjalan maksimal,” tandas legislator dapil Jawa Barat VIII itu.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Tegal Kusnendro menyampaikan, ada beberapa hal terkait perizinan kapal perikanan tangkap yang dirasa masih cukup rumit. Sebelum masuk pada proses perizinannya juga masih ada hal-hal menjadi ganjalan bagi para nelayan yakni birokrasi di lapangan, seperti cek fisik atas kapal. Dimana ada ribuan kapal namun hanya bisa dilayani untuk pelayanan cek fisiknya sebanyak dua orang saja.
“Kami berharap ada tenaga tambahan untuk melakukan cek fisik. Sehingga kalau cek fisik ini bisa dilakukan secara cepat maka proses perijinan selanjutnya akan lebih mudah dan cepat. Apalagi per Januari nanti akan digunakan sistem online. Sistem sebaik apapun kalau di lapangannya masih terkendala maka hal itu akan menjadi percuma,” tutur Kusnendro.
Mereka juga mengaku masih keberatan terkait keharusan menggunakan Automatic Identification System (AIS). Dikatakannya, meskipun kapal sudah dilengkapi dengan Vessel Monitoring System (VMS) atau Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP), tetapi nelayan masih juga diharuskan menggunakan Automatic Identification System (AIS).
Ia menyampaikan, masalah lain yang selalu menjadi persoalan adalah persoalan cantrang. “Meskipun saat ini ada kebijakan dari Presiden yang membolehkan cantrang untuk melaut dengan ketentuan tetap membayar billing yang ditentukan. Kami berkeinginan agar cantrang bisa dilegalisasi dan berharap di tahun 2020 kami masih bisa melaut (menggunakan cantrang),” ungkap Kusnendro.
Sumber :
http://dpr.go.id/berita/detail/id/26907/t/Penggunaan+Cantrang+Dorong+Pertumbuhan+Ekonomi+Masyarakat+Pesisir
