DPRD Jabar dari fraksi PDIP sedang mempersiapkan dan mendorong fraksi untuk memperkuat ideologi negara sehingga program kedepan lebih spesifik. Selain itu juga DPRD Jabar mendorong masyarakat agar mengerti dan faham terkait isu isu yang naik ke permukaan. Hal ini diungkapkan Dr. M. Tandiontong, SE, MM
“Saat ini DPRD Jabar sedang menghadapi persoalan persoalan diantaranya menghadapi pelantikan presiden dan mengenai persoalan UU KPK dan UU KUHP dimana menjadi isu di masyarakat. Maka pihak DPRD Jabar sifatnya hanya mendorong agar masyarakat mengerti dan faham terkait persoalan ini. Mudah-mudahan setelah presiden di lantik persoalan ini dapat selesaikan, soalnya butuh waktu,”ungkap Mathius, saat di temui di DPRD Jabar, Senin (7/10).
Selain itu juga tambah Mathius mengatakan ada isu isu bergulir mengenai perusahan di indonesia khususnya di jabar. perusahaan indonesia harus sudah berbenah mengenai perubahan ini. Karena pemerintah dala satu sisi sedang menarik investasi masuk sementara dilain sisi perusahan kita atau industri kita belum siap menghadapi persaingan persaingan industri. “DPRD Jabar hanya dapat mendukung dan mendorong dari segi kebijakan kapasitas mereka,”paparnya.
Mathius menyebutkan bahwa perusahaan textil di Jawa Barat dari segi exspornya cukup besar. Maka pemerintah jabar harus melindungi apa yang harus didorong supaya exsport kita tidak menurun. Meskipun produk china lebih murah. Hal ini harus di dorong agar terus besar jangan sampai merosot dan didukung industri kita dalam produk produknya menghadapi persaingan ini.
“Untuk strategi menghadapi industri china salah satunya pemerintah harus mendorong regulasi dari segi investasi. Dan perlu dilakukan koordinasi dengan Asosiasi ataupun Kadin,”katanya.
Terkait industri dengan lingkungan lanjut Mathius mengatakan, hal ini menjadi dilema dimana dalam satu pihak lingkungan perlu kita tata di satu pihak indutri yang menampung tenaga kerja harus di urus. Banyak nya perusahaan yang berbenturan dengan tata ruang.
Disinggung mengenai pemindahan ibu kota provinsi Jawa Barat, Mathius mengatakan kalau membuka lahan baru ini menjadi baik, tapi untuk memindahkan ibu kota, apakah ada hal yang mendesak atau tidak. Ini yang harus kita fahami, sebab pemindahan ibu kota berarti kita kembali kan lagi mengenai tata ruangnya yaitu RTRW.
“Jika jadi pemindahan tersebut, DPRD akan mendorong dari segi aturannya RTRW. Dan pola pembangunan Jawa Barat ini harus selaras dengan pembangunan Nasional, apa yang akan dikembangkan, guna kesejahteraan masyarakat,”pungkasnya. hasanah.id
