Folmer Siswanto M. Silalahi, ST
Guna terciptanya keseimbangan kebijakan dalam menjalankan serta mengawasi pembangunan di Kota Bandung. DPRD Kota Bandung melalui Komisi C telah mengambil kebijakan kebijakan diantaranya terkait ruang terbuka hijau (RTH) Kota Bandung yang masih kurang dari 30%. Kemudian upaya pengendalian masalah banjir dan masalah kemacetan di Kota Bandung.
Anggota DPRD Kota Bandung dari Fraksi PDI Perjuangan Folmer Siswanto M. Silalahi, ST mengatakan ketersedian ruang terbuka hijau (RTH) yang merupakan amanat undang-undang, saat ini Kota Bandung tidak lebih dari 12% memiliki RTH. Padahal sesuai amanat undang-undang RTH yang harus dilaksanakan setiap kabupaten/kota sebesar 30%.
Oleh karena itu lanjut Folmer pihaknya menyebutkan upaya yang dilakukan pemerintah Kota Bandung untuk mencapai RTH 30% dengan melakukan setiap tahun anggaran APBD untuk penyediaan lahan RTH. Selain itu juga pemerintah Kota Bandung harus bisa menekan kewajiban pengembang untuk menjaga keseimbangan alam dengan adanya ruang terbuka hijau.
“sampai saat ini untuk penyediaan lahan RTH masih terkendala dengan harga tanah. Banyaknya pembukaan ruang dan pemanfaatan ruang yang dilakukan pemerintah kota bandung sehingga sangat susah mencari lahan untuk RTH,”ungkapnya.
Folmer memaparkan dengan adanya pembukaan kawasan baru, dimana pusat ibukota Jabar akan dialihkan ke Gedebage. Padahal awalnya Gedebage ini merupakan lahan pesawahan dan sebagai RTH. Tetapi dengan adanya pembukaan lahan menjadi pembangunan gedung ini mengakibatkan perubahan fungsi, dan mengurangi lahan RTH.
”Terwujudnya pembangunan harus memperhatikan konten penataan ruang. Maka, Peraturan Daerah (Perda) tata ruang pun harus menjadi acuan. Jangan sampai menimbulkan hal hal yang tidak diinginkan seperti halnya banjir, penurunan tanah,”pungkasnya. kus/uwo hasanah.id
